Menurutnya, mentalitas lama, di mana pegawai merasa aman berbuat curang selama target tercapai, harus dihapus karena merusak integritas institusi dan kepercayaan publik.
Implikasi Penegakan dan Reformasi
Pernyataan Purbaya dipandang sebagai sinyal penguatan penegakan hukum lintas lembaga, Kementerian Keuangan akan bekerja lebih terbuka dengan aparat penegak hukum untuk menindak praktek koruptif di internal, sementara Kejagung disebut lebih aktif menindak dugaan pelanggaran yang berkaitan penerimaan negara.
Langkah ini juga memperkuat upaya reformasi birokrasi di lingkungan DJP dan DJBC, di mana pengawasan internal dan transparansi langkah-langkah tata kelola dipastikan menjadi prioritas.
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya
Pernyataan Menkeu menyulut harapan publik agar penindakan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak dan bea cukai tidak berhenti pada retorika.
Pengamat antikorupsi menilai butuh mekanisme pelaporan yang terlindungi, audit independen, serta kerja sama penegak hukum yang konsisten agar efek jera benar-benar dirasakan.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri memberi isyarat bahwa koordinasi antara Kemenkeu dan Kejagung akan ditingkatkan, termasuk pemrosesan kasus yang ditemukan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas penerimaan negara.
