Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan — dipenuhi luka akibat pukulan benda tumpul, dengan tulang punggung hancur, serta ada tanda-tanda kekerasan lainnya.
Kabar kematian Marsinah mengguncang publik. Banyak pihak mendesak agar kasus ini diusut tuntas.
Namun, penyelidikan yang dilakukan justru menimbulkan tanda tanya baru.
Pada 30 September 1993, pemerintah membentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jawa Timur untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut.
Tim gabungan itu terdiri dari unsur kepolisian dan militer, termasuk penyidik Polda Jatim dan intelijen dari Kodam V Brawijaya.
Dalam proses penyelidikan, delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur hukum yang jelas.
Salah satunya adalah Mutiari, kepala personalia perusahaan, satu-satunya perempuan yang ikut ditahan. Ia bersama lainnya mengalami siksaan fisik dan mental selama diinterogasi di markas militer.
Para tersangka dipaksa mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Bahkan pemilik PT CPS, Yudi Susanto, ikut dijadikan tersangka.
Namun, dalam persidangan, pengakuan mereka dinyatakan tidak sah karena diperoleh di bawah tekanan dan penyiksaan.
Akhirnya, mereka semua dibebaskan. Dugaan rekayasa penyidikan pun menguat.
Kasus ini pun tak pernah menemukan titik terang, sementara pelaku sesungguhnya tidak pernah diadili.
Lebih dari tiga dekade berlalu, kematian Marsinah tetap menjadi luka sejarah yang belum sembuh.
Ia bukan hanya simbol perjuangan buruh Indonesia, tetapi juga cermin betapa mahalnya harga sebuah keadilan.
Kini, dengan gelar Pahlawan Nasional yang disematkan kepadanya, masyarakat kembali mengenang sosok Marsinah bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai pejuang yang berani menentang ketidakadilan, bahkan dengan taruhan nyawa.
