Topikseru.com – Kontroversi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai tidak perlunya ahli gizi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mendadak menjadi sorotan nasional.
Polemik ini bermula dari dinamika pembahasan dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung dan kemudian berkembang menjadi perdebatan publik mengenai pentingnya tenaga profesional dalam pengelolaan gizi masyarakat.
Berikut ini kronologi lengkap, profil politik, rekam jejak, kekayaan, hingga klarifikasi dan permintaan maaf resmi yang disampaikan oleh Cucun.
Dengan pembahasan yang komprehensif dan lebih mendalam, artikel ini menghadirkan informasi yang terstruktur dan akurat untuk memberikan perspektif menyeluruh kepada pembaca.
Polemik Dimulai: Komentar Cucun Soal Ahli Gizi di Program MBG
Kontroversi bermula ketika seorang peserta dalam forum konsolidasi menyampaikan keluhan mengenai sulitnya menemukan tenaga ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai bahwa penggunaan istilah “ahli gizi” tidak boleh diberikan kepada tenaga yang tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, karena istilah tersebut melekat pada kompetensi profesional yang harus dihormati.
Peserta itu mengusulkan agar apabila BGN tetap merekrut tenaga dari jurusan lain, maka posisi tersebut sebaiknya dinamai dengan jabatan teknis yang lebih sesuai, seperti tenaga pengawasan produksi atau penjamin mutu, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa tenaga non-gizi telah memenuhi standar kompetensi seorang ahli gizi.
Ia juga mendorong BGN untuk bekerja sama dengan organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).
Kolaborasi ini dianggap penting untuk menjaga kualitas layanan gizi, memastikan standar profesi tetap dijunjung tinggi, dan memastikan bahwa rekrutmen tenaga benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.
Menurut peserta tersebut, pelibatan organisasi profesi juga dapat membantu pemerintah menyusun standar kualifikasi yang lebih realistis, tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Namun sebelum peserta tersebut menyampaikan seluruh argumennya, Cucun memotong pembicaraan dan menilai bahwa penjelasan yang disampaikan terlalu panjang, terlalu teknis, dan terkesan arogan.
Momen pemotongan itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, Cucun bahkan menyampaikan pernyataan yang memicu reaksi lebih keras dari publik, yakni ketika ia mengatakan,
“Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR.” Pernyataan ini dianggap meremehkan profesi ahli gizi yang menempuh pendidikan formal bertahun-tahun dan bekerja berdasarkan standar ilmiah.
Video itu juga memperlihatkan pernyataan lain yang tidak kalah memicu kemarahan, yakni saat Cucun mengatakan bahwa tenaga pengganti ahli gizi dapat berasal dari lulusan SMA yang dilatih selama tiga bulan.
Bagi para profesional gizi, pernyataan semacam ini dianggap mengabaikan kompleksitas kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan layanan gizi, mulai dari perhitungan kebutuhan nutrisi, pemantauan status gizi masyarakat, edukasi kesehatan, hingga keamanan pangan.
Mereka menilai bahwa mengurangi standar kualifikasi profesi hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga secara cepat bisa berdampak pada keselamatan masyarakat dan menurunkan kualitas layanan, terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan pasien klinis.
Permintaan Maaf Cucun Ahmad Syamsurijal
Setelah video pernyataannya viral dan menuai kritik luas, Cucun Ahmad Syamsurijal akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Dalam klarifikasinya kepada media, ia menegaskan bahwa respons spontan yang ia ucapkan pada forum tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk meluruskan usulan perubahan nomenklatur jabatan, bukan untuk merendahkan profesi ahli gizi ataupun menyepelekan kompetensi yang telah dibangun melalui pendidikan formal bertahun-tahun.
Ia mengakui bahwa dinamika diskusi saat itu berlangsung cepat dan penuh tekanan, sehingga pilihan kata yang ia gunakan tidak tepat serta menimbulkan persepsi negatif di kalangan tenaga gizi.
Dalam pertemuan tertutup yang difasilitasi oleh BGN bersama perwakilan Persagi, Cucun kembali menegaskan permohonan maafnya.
“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” ucapnya
Menurutnya, penggantian istilah jabatan yang saat itu dibahas sebenarnya masih sebatas wacana teknis, dan justru ia ingin menekankan bahwa penggunaan istilah “ahli gizi” harus benar-benar dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi sesuai standar profesi.
Dalam pandangannya, apabila nomenklatur tidak dipertahankan dengan ketat, hal itu dapat membuka peluang bagi tenaga yang tidak kompeten memasuki ruang kerja yang seharusnya diisi oleh profesional gizi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan.
Lebih jauh, Cucun menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga standar layanan gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa peran ahli gizi tetap menjadi komponen inti dalam penyusunan menu, pengawasan keamanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sekolah.
Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menyingkirkan profesi ahli gizi dari program tersebut, melainkan ingin memastikan bahwa penggunaan nomenklatur dan struktur jabatan benar-benar mencerminkan kompetensi profesional yang dibutuhkan.
Profil Lengkap Cucun Ahmad Syamsurijal
Cucun Ahmad Syamsurijal merupakan politisi yang cukup dikenal di kancah politik nasional, terutama karena kedekatannya dengan basis organisasi keagamaan di Jawa Barat.
Ia lahir di Bandung pada 8 Oktober 1972 dan menempuh pendidikan tinggi di IAIC Tasikmalaya, tempat ia menyelesaikan studinya pada tahun 1996.
Latar belakang sosial dan lingkungan komunitasnya membentuk karakter Cucun sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan organisasi dan memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat akar rumput.
Reputasinya di Jawa Barat juga dibangun dari rekam jejak panjangnya dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kepartaian.
