Ringkasan Berita
- Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng, mengatakan, membentuk tim untuk membantu evakuasi warga yang menjadi korban.
- Berdasarkan data puluhan orang meninggal dunia di Tapsel dan empat orang di Tapsel, dan ratusan korban lainnya.
- Kayu-kayu besar, bebatuan, dan lumpur menjadi material yang terbawa arus banjir, bencana pun makin menimbulkan banyak…
Topikseru.com – Terkait peristiwa banjir bandang dan longsor menimpa ekosistem Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng) dan (Taput), di Sumatera Utara (Sumut), Senin-Selasa (24-25/11/25).
Berdasarkan data puluhan orang meninggal dunia di Tapsel dan empat orang di Tapsel, dan ratusan korban lainnya.
Kayu-kayu besar, bebatuan, dan lumpur menjadi material yang terbawa arus banjir, bencana pun makin menimbulkan banyak korban.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapsel bersama tim gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup sejumlah akses jalan warga.
Di Taput, 50 rumah terdampak dan dua jembatan terputus akibat bencana itu.
“BPBD dan tim gabungan melakukan pendataan serta merekomendasikan jalur alternatif Pangaribuan-Silantom sebagai akses jalan sementara,” katanya.
Laporan awal yang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB himpun per Rabu, pukul 07.00, wilayah terdampak banjir meliputi Kelurahan Angin Nauli, Aek Muara Pinang, Aek Habil, Pasar Belakang, dan Pasar Baru.
Sedang tanah longsor, wilayah terdampak meliputi Kelurahan Angin Nauli, Simare-mare, Sibolga Hilir, Hutabarangan, Huta Tonga, Sibual-buali, Parombunan, Aek Mani, Pancuran Bambu, Pancuran Dewa, Pancuran Kerambil, Pasar Belakang, Pasar Baru dan Pancuran Gerobak.
Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng, mengatakan, membentuk tim untuk membantu evakuasi warga yang menjadi korban. Juga, identifikasi lokasi yang rawan bencana dan telah terdampak banjir bandang serta longsor ini.
Tim gabungan TNI, Polri, tim SAR, dan BPBD sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi warga serta memberikan pertolongan pertama dengan menempatkan tim medis di sekitar kejadian bencana untuk memberikan perawatan kepada para korban.
Beberapa langkah sudah pemerintah daerah siapkan. Antara lain jalur evakuasi jika banjir dan longsor kembali datang, tempat evakuasi, serta menyiapkan logistik makanan untuk warga terdampak.
Bukan hanya soal siklon tropis
Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, Siklon Tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu dan Bibit Siklon 95B yang terpantau di Selat Malaka jadi penyebab cuaca ekstrem yang menimpa Sumatera Utara, 25 November itu.
Kedua sistem ini memengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di wilayah itu.
Bibit Siklon 95B memengaruhi pembentukan awan konvektif yang meluas di atas Aceh hingga Sumatera Utara, hingga menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrem.
Siklon Tropis Koto, melalui pola belokan angin dan penarikan massa udara basah (inflow) ke pusat siklon meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat Indonesia.
Bibit Siklon 95B berisiko memicu hujan sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau, serta angin kencang di Aceh dan Sumatera Utara.
Kondisi ini juga berdampak pada gelombang tinggi 1,25–2,5 meter di Selat Malaka bagian utara dan sejumlah perairan di Riau. Serta gelombang 2,5–4,0 meter di Selat Malaka bagian tengah, perairan timur Sumatera Utara, dan Samudra Hindia barat Aceh hingga Nias.
Siklon Tropis Koto juga berpotensi menyebabkan hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, serta gelombang tinggi 1,25–2,5 meter di perairan Sangihe–Talaud, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan Halmahera, Papua Barat Daya hingga Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku–Papua.
Masinton Pasaribu bilang, banjir bandang dan longsor terjadi karena perambahan atau alih fungsi hutan menjadi sawit, serta illegal logging. Air yang melimpah karena curah hujan tinggi tidak bisa lagi tertahan secara alami di bagian hulu.
Dia pun akan mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan hutan rusak karena aksi itu.
“Akan ada tindakan tegas terhadap pelaku perambah atau perusakan. Saya segera laporkan ke presiden terkait alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan perambahan ini supaya ada tindakan tegas,” katanya.
Jaka Kelana Damanik, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, mengatakan, bencana di wilayah ini kerap terjadi setiap tahun saat musim hujan.
Dari dokumen kajian risiko bencana nasional Sumut tahun 2022-2026, wilayah yang terkena banjir bandang dan tanah longsor tersebut masuk kategori risiko tinggi bencana banjir bandang dan tanah longsor.
“Hal ini seharusnya menjadi acuan penting pembuat kebijakan di seluruh wilayah kabupaten dan kota, untuk mampu menerapkan kebijakan yang meminimalisir dampak dari bencana dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan,” katanya.
Dampak kebijakan merusak?
Selama ini, katanya, banjir dan longsor kerap mengambinghitamkan curah hujan yang tinggi. Padahal, dari dokumentasi yang bertebaran, terlihat jelas batang-batang kayu besar ikut hanyut. Citra satelit pun menunjukkan kawasan hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana.
Kondisi itu menunjukkan tangan-tangan manusia hingga terjadi bencana. Ia bisa berupa keputusan politik, maupun kebijakan atas nama pembangunan dan ekonomi.
Kegagalan negara dalam mengurus lingkungan, katanya, menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis.
“Dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini.”
Selama ini, Walhi Sumut terus menyuarakan agar pemerintah memberi perhatian penuh pada ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli) sebagai hutan tropis terakhir Sumut. Wilayahnya meliputi Kabupaten Taput, Tapsel, dan Tapteng.
Mereka bilang, bencana ekologis di ekosistem ini terjadi karena masifnya perizinan. Deforestasi pun terus terjadi karena aktivitas perusahaan-perusahaan di sana.
“Video-video yang beredar menunjukkan adanya aktivitas penebangan hutan di area sekitar bencana yang juga bagian dari ekosistem Batang Toru.”
Dalam rilis kepada media, Satya Bumi menyebutkan, banjir paling parah terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Meskipun bencana serupa hampir selalu terjadi setiap musim hujan, skala dan dampaknya kali ini merupakan terbesar selama beberapa dekade akibat kerusakan terus berlangsung di Ekosistem Batang Toru.
Lembaga ini berharap proses evakuasi, pencarian korban dan penanganan darurat dapat berjalan lancar dan jadi prioritas pemerintah secara menyeluruh.
Kertas kebijakan Satya Bumi Juli lalu juga menyebut, kawasan Batang Toru ini memiliki fungsi hidrologis, yang seharusnya menjadi pusat konservasi, habitat satwa dilindungi, dan penopang kehidupan masyarakat justru degradasi bertahun-tahun.
Riezcy Cecilia Dewi, Juru Kampanye Satya Bumi, mengatakan, kerusakan hutan di hulu Sungai Batang Toru akibat penebangan masif, pembukaan lahan tanpa pengelolaan berkelanjutan, dan degradasi ekosistem, mengurangi kemampuan alam menyerap dan menahan air hujan.
Kondisi ini berdampak ketika curah hujan ekstrem, air turun dengan sangat cepat dan menyeret potongan kayu dari wilayah hulu ke hilir.
Kondisi ini, katanya, memicu banjir bandang besar yang merusak rumah warga, infrastruktur, serta lahan pertanian.
Banjir bandang tidak bisa semata-mata sebagai peristiwa alam. Ada andil kerusakan lingkungan di hulu yang memperburuk dampak di wilayah hilir. Situasi ini, katanya, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk melakukan upaya restorasi dan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.
Pada banyak video beredar, terlihat aliran sungai sangat deras bersama potongan kayu yang diduga berasal dari hulu Sungai Batang Toru di Harangan Tapanuli.
“Air mengalir dari hulu ke hilir akan membawa dampak lebih parah jika kondisi hutan di bagian hulu telah rusak. Tanah jadi tidak stabil, rawan longsor, dan tak ada lagi pohon yang berfungsi sebagai pengikat tanah,” kata Riezcy.
Satya Bumi sebutkan, ekspansi ekosistem Batang Toru oleh aktivitas tambang emas mulai sejak 1997. Hingga 2022, pengelola tambang Martabe ekspansi sekitar 509 hektar. Luas bertambah pada 2024 menjadi 555,93 hektar.
Tak hanya itu, PLTA Batang Toru yang pembangunan kemungkinan selesai akhir 2025, sebut Satya Bumi, belum mampu menahan debit air ekstrem dari kawasan hulu.
Infrastruktur di tengah bentang alam yang sensitif ini justru berpotensi menambah kerentanan kawasan, terutama ketika kapasitas sungai berubah karena deforestasi dan perubahan tata air di hulu.
Bendungan dan terowongan air yang dirancang untuk kebutuhan energi, katanya, tak otomatis mampu menahan limpasan air dalam volume besar. “Terutama bila curah hujan ekstrem datang bersamaan dengan kondisi hutan yang rusak.”
Belum lagi masih banyak proyek megah berdiri di sekitar lanskap ekosistem Batang Toru, antara lain, pembangkit panas bumi di Tapanuli Utara, perkebunan kayu skala besar, sampai perkebunan sawit.
Satya Bumi, Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Utara, dan Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM) menyatakan, kondisi ini harus jadi alarm serius bagi pemerintah daerah maupun nasional.
“Tidak boleh lagi ada pembiaran atas pembukaan lahan baru dan izin yang diterbitkan tanpa kajian lingkungan yang ketat. Tidak boleh lagi ada kebijakan ekonomi yang mengorbankan masyarakat,” kata mereka dalam siaran pers bersama.
