Ketua MPR Ungkap Dugaan Pembalakan Liar Pemicu Banjir Bandang Sumatera, Prabowo: Sudah Terima Laporan Lengkap

Topikseru.com – Kabar terbaru terakit bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dalam beberapa pekan terakhir bukan hanya menyebabkan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga memicu kekhawatiran nasional terhadap keberlanjutan lingkungan.

Arus deras air bah bahkan terlihat membawa ratusan gelondongan kayu besar—tanda yang menurut sejumlah pihak bukan merupakan akibat alami, melainkan indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar yang tak terkendali.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, yang menyoroti temuan visual dari foto-foto dan rekaman video yang beredar luas di media sosial.

Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Muzani menyampaikan kecurigaannya bahwa kayu-kayu yang hanyut dalam banjir bandang kemungkinan besar merupakan hasil dari aktivitas ilegal.

“Kalau dilihat dari gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan—entah di Aceh, entah di Sumatera Utara—kayu-kayu yang hanyut itu terlihat seperti hasil tebangan yang sudah lama, bukan kayu yang baru ditebang atau roboh akibat badai,” ujar Muzani tegas.

Indikasi Kuat Aktivitas Pembalakan Liar

Analisis visual ini memperkuat dugaan bahwa penebangan liar telah terjadi secara sistematis di kawasan hulu yang seharusnya dilindungi.

Muzani menekankan bahwa kondisi ini bukan hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga menghilangkan peran penting hutan sebagai penyangga alami terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor.

“Kalau dugaan ini benar, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali, dan inilah salah satu faktor yang memperparah bencana saat ini,” tambahnya.

Menurut data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2024, wilayah Sumatera masih menjadi salah satu hotspot deforestasi di Indonesia.

Dengan tingkat kehilangan tutupan hutan mencapai rata-rata 250.000 hektare per tahun.

Padahal, hutan-hutan tersebut memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air, penahan erosi, dan penstabil lereng.

Peringatan untuk Masa Depan Generasi Mendatang

Muzani tidak hanya mengkritik praktik ilegal tersebut, tetapi juga menyerukan urgensi tindakan nyata dari pemerintah.

Ia menegaskan bahwa kelalaian dalam menjaga kelestarian hutan hari ini bukan hanya berdampak jangka pendek, melainkan akan menjadi beban berat bagi generasi mendatang.

“Ini bukan sekadar soal bencana hari ini. Ini adalah faktor yang di kemudian hari bisa menimpa anak-cucu kita jika kita lalai dan abai. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya dengan nada prihatin.

Ia menyerukan agar seluruh pemangku kebijakan—dari level pusat hingga daerah—segera mengambil langkah strategis: memperkuat pengawasan hutan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar, serta mempercepat restorasi ekosistem yang telah rusak.

Presiden Prabowo Disebut Sudah Terima Informasi Komprehensif
Yang menarik, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto—yang baru menjabat sejak Oktober 2024—telah menerima laporan lengkap terkait akar penyebab bencana di Sumatera.

“Sudah (tahu soal penyebab banjir dan longsor Sumatera). Sudah dapat masukan yang komprehensif,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dan tata kelola hutan kemungkinan besar akan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintahan baru.

Publik pun menantikan langkah konkret dari pemerintah, terutama dalam hal transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Seruan untuk Kolaborasi Nasional

Para pakar lingkungan menilai, bencana banjir bandang di Sumatera bukan semata-mata bencana alam, melainkan bencana akibat kelalaian manusia.

Perusakan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara masif tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem adalah akar masalah yang harus segera diatasi.

“Kita butuh pendekatan holistik: bukan hanya menangani dampak, tapi juga menyembuhkan akar penyebabnya,” ujar Dr. Aisyah Lubis, peneliti senior dari Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Indonesia.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil, media, akademisi, dan sektor swasta menjadi krusial.

Transparansi data, pemantauan partisipatif, serta edukasi lingkungan harus ditingkatkan agar kesadaran kolektif terhadap pelestarian alam benar-benar tertanam.

Penutup: Momentum untuk Perubahan

Bencana di Sumatera seharusnya menjadi titik balik nasional. Ia bukan hanya ujian bagi ketangguhan infrastruktur, tetapi juga ujian moral: apakah bangsa ini masih peduli pada warisan alam yang akan diwariskan ke generasi mendatang?

Dengan pernyataan tegas dari Ketua MPR dan respons awal dari pemerintah pusat, harapan muncul bahwa Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan.

Namun, janji tanpa aksi nyata hanyalah angin lalu. Waktu kini menjadi penentu: apakah kita belajar dari bencana—atau justru mengulanginya?