Bahlil menyebutkan dua opsi yang sedang dirancang untuk menyalurkan BBM ke daerah terisolasi: pertama, melalui jalur-jalur kecil atau yang kerap disebut “jalan tikus”; kedua, dengan metode distribusi darurat lainnya yang masih dalam tahap perencanaan.
Namun, ia tak memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu implementasi maupun skema teknisnya.
Relaksasi Barcode SPBU dan Pasokan LPG Darurat
Sebagai upaya percepatan bantuan, Bahlil mengumumkan kebijakan darurat: relaksasi penggunaan sistem barcode di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak.
Selama ini, sistem barcode digunakan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi, terutama solar, demi mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
“Sejak tadi pagi, kami sudah membuat aturan untuk relaksasi. Di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan barcode. Silakan langsung isi BBM,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi BBM kepada masyarakat dan kendaraan operasional tanggap darurat. Namun, pertanyaannya tetap sama: bagaimana BBM bisa sampai ke SPBU jika jalan utama terputus?
Untuk pasokan LPG, Bahlil mengatakan stok gas elpiji 3 kg tersedia di pusat-pusat distribusi kota. “Tapi yang jadi masalah adalah pengirimannya ke daerah-daerah terdampak. Kami sedang mencari alternatif jalur distribusi,” tambahnya.
Kesenjangan Data dan Lapangan: Potret Krisis Komunikasi
Insiden ini mencerminkan kesenjangan antara data makro yang dimiliki pemerintah pusat dengan kondisi mikro di lapangan.
Sementara stok di gudang memang mencukupi secara nasional, aksesibilitas dan rantai distribusi—terutama di daerah rawan bencana—masih menjadi titik lemah sistem logistik nasional.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rina Harahap, mengatakan bahwa pernyataan seperti yang disampaikan Bahlil berpotensi memicu kepercayaan publik menurun.
“Dalam situasi darurat, masyarakat butuh empati, bukan sekadar angka-angka dari kantor pusat. Pernyataan ‘stok cukup’ tanpa menyebut hambatan distribusi justru terkesan mengabaikan penderitaan warga,” ujarnya.
