Dalam setiap kunjungan tersebut, Presiden menerima laporan langsung mengenai kondisi pengungsi, kerusakan rumah warga, serta kebutuhan mendesak di lapangan.
Lebih dari 30 Ribu Rumah Rusak
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada 7 Desember 2025, Presiden menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebutkan bahwa lebih dari 30 ribu rumah warga di tiga provinsi terdampak mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor.
Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya proses pendataan lanjutan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Skema Pembangunan Huntara dan Huntap
Suharyanto menjelaskan, pembangunan hunian sementara akan dilaksanakan oleh TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap bagi pengungsi akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Adapun bagi warga yang memilih tidak direlokasi karena dampak bencana dinilai tidak terlalu besar, perbaikan rumah akan dilakukan oleh satuan tugas BNPB.
“Yang tidak pindah karena dampaknya tidak terlalu besar, rumahnya akan kami perbaiki oleh satgas BNPB,” ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden.
Anggaran dan Spesifikasi Hunian
Terkait pembiayaan, BNPB mengusulkan anggaran Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap, serta Rp 30 juta per unit untuk hunian sementara.
Hunian sementara dirancang dengan luas 36 meter persegi, dilengkapi kamar tidur, fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), serta ruang pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama masa pemulihan.
