Topikseru.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah momen penuh apresiasi dan semangat nasionalisme menyampaikan kekagumannya terhadap keberhasilan Kejaksaan Agung menyelamatkan dana negara senilai Rp6,6 triliun dari berbagai kasus penyalahgunaan kawasan hutan dan praktik korupsi di sektor ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Angka fantastis tersebut bukan hanya menandai keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana alam.
Dalam konferensi pers yang digelar bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025), Prabowo menyebut bahwa uang tersebut sangat berarti dan bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek sosial berdampak luas.
Salah satunya, membangun 100.000 unit rumah hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera—kawasan yang kerap menjadi langganan bencana ekologis setiap tahunnya.
Dana Penyelamatan Negara: Lebih dari Sekadar Angka
“Rp6 triliun saja sudah cukup untuk memperbaiki 6.000 sekolah atau membangun 100.000 rumah hunian tetap. Sementara kebutuhan akibat bencana di beberapa wilayah mendekati 200.000 unit,” ungkap Prabowo dengan penuh keyakinan.
Ia menegaskan bahwa angka yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Agung bukan hanya simbol keberhasilan aparat penegak hukum, tapi juga representasi dari potensi besar yang bisa diwujudkan jika negara mampu menutup celah kebocoran anggaran.
Prabowo menyebut bahwa selama ini, dana negara yang “terbuang sia-sia” akibat praktik korupsi, penyelundupan, dan manipulasi administratif sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sosial, pendidikan, dan perumahan rakyat.
Rincian Sumber Dana: Dari Sawit hingga Tambang
Dana sebesar Rp6,6 triliun itu berasal dari dua sumber utama. Pertama, dari penagihan denda administratif terhadap 20 perusahaan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang, yang totalnya mencapai Rp2,3 triliun.
Kedua, dari penindakan kasus korupsi terkait fasilitas ekspor CPO dan impor gula, yang berhasil menyelamatkan Rp4,2 triliun.
Langkah-langkah ini bukan hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum ekonomi, tetapi juga menjadi alarm keras bagi pelaku usaha yang selama ini memanfaatkan celah regulasi demi keuntungan pribadi—dengan mengorbankan kepentingan bangsa.
Apresiasi Tinggi untuk Satgas PKH
Presiden Prabowo tak lupa menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satuan Tugas Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Aset (Satgas PKH) yang telah bekerja tanpa lelah demi mengembalikan uang rakyat ke kas negara.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pihak terkait yang telah memberikan dukungan penuh dalam operasi penyelamatan dana tersebut.
“Ini adalah kerja tim. Tidak mungkin satu lembaga bisa melakukan ini sendirian. Saya menghargai koordinasi antara Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, hingga aparat keamanan,” ujarnya.
Komitmen Anti-Korupsi: “Negara Adalah Tubuh, Kekayaan Negara Adalah Darahnya”
Prabowo mengibaratkan negara seperti tubuh manusia, dan kekayaan negara adalah darah yang mengalir di dalamnya. Ia menekankan bahwa korupsi, penyelundupan, laporan palsu, dan suap adalah luka-luka yang terus menggerogoti tubuh bangsa.
“Jika setiap hari bocor karena korupsi, maka negara akan lemah, sakit, bahkan runtuh. Saya dipilih dan dilantik oleh rakyat Indonesia, dan saya siap mengorbankan segalanya demi rakyat Indonesia. Bagi saya, itu adalah kehormatan,” tegas Prabowo dengan suara mantap.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo memang menempatkan pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Baginya, setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah satu langkah lebih dekat menuju kesejahteraan rakyat.
Tantangan ke Depan: “Jangan Pandang Bulu, Jangan Ragu!”
Meski pencapaian Rp6,6 triliun patut diapresiasi, Prabowo menegaskan bahwa perjalanan masih panjang. Ia menantang Satgas PKH untuk tidak ragu dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, di tahun-tahun mendatang—terutama menjelang 2026—pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan strategis untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi.
“Walaupun perjalanan masih berat, saya yakin pada tahun 2026 kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih berani lagi. Kita tidak akan berhenti,” tegas Prabowo.
Ia bahkan menyebut para anggota Satgas PKH sebagai “pendekar-pendekar sejati” dan “patriot-patriot sejati” yang berjuang tanpa pamrih demi keadilan dan masa depan bangsa.
Sinergi Antarsektor: Kunci Kekuatan Bangsa
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama antara Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta berbagai kementerian teknis.
Baginya, sinergi ini adalah fondasi utama kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi, hukum, dan sosial.
“Persatuan dan kerja sama antara lembaga-lembaga ini adalah kekuatan bangsa ini. Jika kita bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan kita,” pungkasnya.
Penutup: Dari Uang Negara yang Terselamatkan, Lahir Harapan Baru
Rp6,6 triliun mungkin terdengar seperti angka besar di atas kertas. Namun di tangan pemerintah yang visioner, angka itu bisa berubah menjadi puluhan ribu atap rumah yang melindungi keluarga korban bencana, ribuan ruang kelas yang membangun masa depan anak bangsa, dan infrastruktur yang menopang kehidupan rakyat.
Dengan komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa memerangi korupsi bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan.
Dan di balik setiap rupiah yang diselamatkan, ada harapan, ada kehidupan, dan ada masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
