BNPB Ajukan Pinjaman Luar Negeri untuk Perkuat Anggaran Pencegahan Bencana

Topikseru.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan rencana untuk mengajukan tambahan anggaran melalui skema pinjaman luar negeri guna memperkuat program pencegahan dan mitigasi bencana di Indonesia.

Langkah tersebut ditempuh lantaran alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pencegahan bencana dinilai masih sangat terbatas.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial, Kepala BPKH, Baznas, serta Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana, terutama dalam aspek pencegahan atau mitigasi. Karena APBN terbatas, kami pun berupaya agar dapat disetujui mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri,” ujar Suharyanto.

Anggaran Pencegahan Bencana Masih Minim

Menurut Suharyanto, selama ini anggaran yang dialokasikan khusus untuk pencegahan bencana melalui BNPB tergolong kecil, yakni hanya berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.

Dengan dana sebesar itu, BNPB mengaku menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem mitigasi bencana yang memadai di seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana.

“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa pinjaman luar negeri yang sudah disetujui. Dana tersebut sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra-bencana atau pencegahan,” jelasnya.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga letusan gunung api. Kondisi ini membuat kebutuhan pendanaan untuk mitigasi bencana menjadi sangat krusial.

Pemanfaatan Dana Siap Pakai

Selain mengupayakan pinjaman luar negeri, BNPB juga memaksimalkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebutuhan penanggulangan bencana.

DSP merupakan anggaran yang dapat langsung digunakan ketika terjadi bencana atau ketika status suatu wilayah masuk kategori siaga darurat dan tanggap darurat.

Suharyanto menjelaskan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan saat terjadi bencana, tetapi juga dimanfaatkan untuk langkah-langkah pencegahan di daerah yang rawan.

“Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kejadian yang berulang. Bahkan sering terjadi di daerah yang sama. Sehingga ketika suatu daerah sudah pernah mengalami bencana, DSP juga kami manfaatkan untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” katanya.

Kerja Sama dengan BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merumuskan konsep sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami yang lebih efektif.

Menurut Suharyanto, salah satu hasil nyata dari kerja sama tersebut adalah pembangunan infrastruktur peringatan dini di berbagai daerah rawan bencana.

BNPB telah berhasil memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp949.168.712.486 yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi (Pusdalops) di 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Di sepanjang pantai yang sering terjadi gempa bumi dan tsunami, kini sudah terpasang sensor-sensor yang dapat mendeteksi kenaikan tinggi muka air laut. Sensor tersebut akan mengirimkan peringatan dini ke pusat pengendalian operasi di BPBD daerah,” paparnya.

Selain itu, jalur-jalur evakuasi di daerah rawan juga telah dilengkapi dengan rambu-rambu guna memudahkan masyarakat saat terjadi kondisi darurat.

Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Nasional

BNPB menegaskan bahwa penguatan sistem pencegahan bencana merupakan investasi jangka panjang yang jauh lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana.

Dengan dukungan pendanaan yang memadai, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak kerugian materi maupun korban jiwa akibat bencana alam.

“Kami terus berupaya agar kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan nasional semakin baik. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tutup Suharyanto.