- Pendiri Toge Productions keluhkan tagihan pajak, buka opsi pindah ke luar negeri setelah 17 tahun bangun industri game.
- CEO Agate sebut aturan tersebut standar internasional, bukan kebijakan yang dibuat-buat
- Isu ini memicu perdebatan soal masa depan industri game dan kepastian regulasi di Indonesia.
Topikseru.com – Pendiri Toge Productions, Kris Antoni, mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima tagihan pajak yang dinilainya memberatkan perusahaan.
Ia bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan untuk memindahkan operasional studionya ke luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Kris melalui akun X pribadinya pada 25 Februari 2026 dan langsung memicu perdebatan luas di kalangan pelaku industri game maupun warganet.
“Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat2 membuat gw semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain,” tulis Kris.
Hingga Jumat (27/2/2026), unggahan tersebut telah mendapat lebih dari 11 ribu retweet, 37 ribu tanda suka, serta ratusan komentar.
Viral di Media Sosial, Industri Game Ikut Bereaksi
Respons publik pun terbelah. Sebagian warganet menyuarakan dukungan terhadap Kris dan mempertanyakan kebijakan pajak yang berlaku. Namun tak sedikit pula yang menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi regulasi akuntansi yang berlaku secara global.
Isu ini semakin ramai setelah Shieny Aprilia, Co-founder dan CEO Agate, turut memberikan tanggapan.
Menurut Shieny, aturan yang dipermasalahkan bukan kebijakan yang dibuat secara sepihak, melainkan mengacu pada standar akuntansi internasional.
“PSAK 19 adalah cerminan dari International Accounting Standards (IAS 38). Ini standar internasional, bukan aturan yang dibuat-buat,” ujarnya.
Apa Itu PSAK 19 dan IAS 38?
PSAK 19 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tidak berwujud, seperti hak cipta, perangkat lunak, dan produk digital yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
Standar ini merupakan adopsi dari IAS 38 (International Accounting Standards). Dalam praktiknya, biaya pengembangan game dapat dikategorikan sebagai aset dan diamortisasi dalam periode tertentu, bukan langsung dibebankan sekaligus.
Perbedaan persepsi dalam penerapan standar inilah yang diduga menjadi sumber polemik.
Respons Resmi Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan tidak dapat membahas kondisi wajib pajak tertentu. Namun secara umum, DJP menegaskan bahwa perlakuan pajak atas suatu biaya ditentukan berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya.
“Setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif. Kami juga memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada wajib pajak,” tulis DJP melalui pernyataan resminya seperti yang dilansir dari DetikNet.
DJP menambahkan bahwa pihaknya menghargai peran industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
Toge Productions dan Perannya di Industri Game
Sebagai informasi, Toge Productions merupakan studio game independen asal Indonesia yang berdiri sejak 2009. Studio ini dikenal lewat sejumlah judul yang mendapat pengakuan global seperti Coffee Talk.
Selama 17 tahun terakhir, Toge menjadi salah satu simbol keberhasilan studio lokal menembus pasar internasional.
Karena itu, wacana relokasi operasional ke luar negeri memunculkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang bagi ekosistem industri game nasional.
Dampaknya Jika Studio Game Relokasi?
Isu ini membuka diskusi lebih luas mengenai tantangan industri game Indonesia:
Risiko Brain Drain
Jika studio besar memilih relokasi, talenta lokal berpotensi mengikuti ekosistem yang lebih ramah secara regulasi dan fiskal.
Daya Saing Global
Negara seperti Singapura dan Malaysia menawarkan insentif pajak serta dukungan kuat bagi industri kreatif digital.
Kepastian Regulasi
Industri game memiliki karakter unik karena produknya berupa aset digital dan kekayaan intelektual, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan perlakuan pajak yang jelas.
Namun di sisi lain, adopsi standar internasional seperti PSAK 19 juga penting agar industri Indonesia selaras dengan praktik global.
Isu ini pada akhirnya bukan sekadar soal tagihan pajak, melainkan tentang bagaimana negara dan pelaku industri menemukan titik temu antara kepatuhan regulasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif.
Polemik antara pendiri Toge Productions dan otoritas pajak menjadi cerminan dinamika industri game yang semakin matang.
Di tengah ambisi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital, dialog terbuka dan kepastian regulasi menjadi kunci agar talenta lokal tetap berkembang di dalam negeri.
Keputusan relokasi atau bertahan kini menjadi sorotan, bukan hanya bagi satu studio, tetapi bagi masa depan industri game Indonesia secara keseluruhan.
