Ringkasan Berita
- "Kami tetap bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang berkepentingan terkait dengan hal tersebut," kata Direktur T…
- Brigjen Pol Himawan mengatakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Bareskrim dalam penyelidikan adalah Badan …
- Data-data dari Indonesia yang beredar dalam forum tersebut mereka jual dengan banderol harga mencapai Rp 150 juta.
TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan mengusut kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan berkoordinasi pada lembaga dan kementerian terkait.
“Kami tetap bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang berkepentingan terkait dengan hal tersebut,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (24/9).
Brigjen Pol Himawan mengatakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Bareskrim dalam penyelidikan adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dia menjelaskan pihaknya saat ini sedang menunggu BSSN untuk proses forensik yang akan menjadi dasar penyelidikan.
“Seperti apa nanti forensiknya, topologinya, tipikalnya seperti apa. Itu menjadi suatu hal yang penting untuk arah penyelidikan ini,” ujar Himawan.
Kendati demikian, Brigjen Pol Himawan belum menjelaskan apakah dalam kasus kebocoran data NPWP ini sudah ada yang mereka periksa.
Menurutnya, kasus ini terus berproses dan pihaknya masih masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Data Bocor
Dugaan kebocoran data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu.
Penjualnya adalah akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya.
Data-data dari Indonesia yang beredar dalam forum tersebut mereka jual dengan banderol harga mencapai Rp 150 juta.
Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Sebagian Data Tidak Cocok
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pada Senin (23/9) mengatakan bahwa data yang bocor berdasarkan analisis sementara, sebagian data NPWP tidak cocok dengan data asli.
“Dugaannya data-data tersebut dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,” kata Hadi.
Hadi mengatakan lembaganya bersama BSSN juga terus melakukan validasi terhadap data-data yang diduga dibocorkan oleh peretas.
