Sedangkan terhadap dua pihak swasta, KPK menjerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga Dari Driver Ojol Jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan: 6 Jejak Kontroversi Immanuel Ebenezer
Editor : Muchlis
Sumber Berita : Antara
Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
