Pernyataan SIkap ARUKI, Kritisi Prabowo-Gibran Soal Krisis Iklim

Senin, 21 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi krisis iklim. Foto: Istimewa

Ilustrasi krisis iklim. Foto: Istimewa

TOPIKSERU.COM, Aliansi Rakyat untuk RUU Keadilan Iklim (ARUKI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait isu iklim di awal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir dari laman resmi Walhi.or.id, Sabtu (22/10), ARUKI menyatakan kegagalan keduanya memenuhi komitmen 1,5℃. Satu koma lima derajat (1,5℃) merupakan ambang batas bumi agar terhindar dari ancaman dan bahaya krisis iklim.

Dimana sebagai negara pihak, ARUKi menilai Indonesia memiliki kewajiban dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menetapkan target ambisius dan berkeadilan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekjen Kiara, Susanti Herawati mengatakan, pidato kenegaraan Presiden diduga kuat tidak menaruh perhatian besar atas komitmennya merespon tiga krisis planet bumi (Triple Planetary Crisis): perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi-limbah.

“Sejak awal, visi-misi keduanya sarat terlihat menghindar dari tanggung jawab untuk merespon persoalan krisis iklim. Hal ini semakin diperkuat dengan jargon keduanya untuk menjadi ‘keberlanjutan’ dari rezim sebelumnya,” kata Susan.

Baca Juga  Gemuk Rampingnya Kabinet Prabowo tak Menjamin Efektifitas dan Efisiensi

Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo dinilai mengorkestrasi program pembangunan yang kental dengan realitas perampasan ruang hidup, konflik agraria, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, ekosistem esensial, serta keanekaragaman hayati.

Menurut ARUKI, kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif menunjukkan ketidakpedulian pemerintahan sebelumnya terhadap krisis iklim yang semakin memburuk. Sekian kondisi itulah yang dengan bangga akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.

PSN dan KSPN Dinilai Sumbang Deforestasi

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi mengatakan, dalam catatan pihaknya sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KPSN) telah menyumbang deforestasi.

Proyek-proyek itu juga ditengarai melahirkan perampasan dan penggusuran ruang hidup dan sumber penghidupan, serta kriminalisasi terhadap rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

Penulis : Damai Mendrofa

Editor : Muklis

Sumber Berita : Siaran Pers WALHI

Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dituding Provokatif, Polisi Tangkap 7 Admin Medsos dan Blokir 592 Akun Terkait Demonstrasi Ricuh
Daftar Lengkap 14 Provinsi yang Menjalankan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025
Mengungkap Isi Surat Tragis Ibu yang Akhiri Hidup Bersama Dua Anaknya: Luka Batin Rumah Tangga dan Jeritan Hati yang Tak Didengar
Korban Unjuk Rasa Ricuh Terima Santunan Rp 15 Juta, Mensos Gus Ipul: Langsung Diserahkan
9 Fakta Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook yang Seret Nama Nadiem Anwar Makarim
Kepala BIN Herindra Singgung Dalang Demonstrasi Ricuh: Ada Informasi Penting untuk Bapak Presiden
Pagu Anggaran Kementerian Pertanian 2026 Naik Jadi Rp 40 Triliun, Ini Rinciannya!
Presiden Prabowo Pulang dari Beijing, Usai Bertemu Xi Jinping dan Vladimir Putin

Berita Terkait

Jumat, 5 September 2025 - 23:13

Dituding Provokatif, Polisi Tangkap 7 Admin Medsos dan Blokir 592 Akun Terkait Demonstrasi Ricuh

Jumat, 5 September 2025 - 21:29

Daftar Lengkap 14 Provinsi yang Menjalankan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025

Jumat, 5 September 2025 - 20:48

Mengungkap Isi Surat Tragis Ibu yang Akhiri Hidup Bersama Dua Anaknya: Luka Batin Rumah Tangga dan Jeritan Hati yang Tak Didengar

Kamis, 4 September 2025 - 22:29

Korban Unjuk Rasa Ricuh Terima Santunan Rp 15 Juta, Mensos Gus Ipul: Langsung Diserahkan

Kamis, 4 September 2025 - 18:17

9 Fakta Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook yang Seret Nama Nadiem Anwar Makarim

Berita Terbaru