Pernyataan SIkap ARUKI, Kritisi Prabowo-Gibran Soal Krisis Iklim

TOPIKSERU.COM, Aliansi Rakyat untuk RUU Keadilan Iklim (ARUKI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait isu iklim di awal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir dari laman resmi Walhi.or.id, Sabtu (22/10), ARUKI menyatakan kegagalan keduanya memenuhi komitmen 1,5℃. Satu koma lima derajat (1,5℃) merupakan ambang batas bumi agar terhindar dari ancaman dan bahaya krisis iklim.

Dimana sebagai negara pihak, ARUKi menilai Indonesia memiliki kewajiban dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menetapkan target ambisius dan berkeadilan.

Sekjen Kiara, Susanti Herawati mengatakan, pidato kenegaraan Presiden diduga kuat tidak menaruh perhatian besar atas komitmennya merespon tiga krisis planet bumi (Triple Planetary Crisis): perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi-limbah.

“Sejak awal, visi-misi keduanya sarat terlihat menghindar dari tanggung jawab untuk merespon persoalan krisis iklim. Hal ini semakin diperkuat dengan jargon keduanya untuk menjadi ‘keberlanjutan’ dari rezim sebelumnya,” kata Susan.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo dinilai mengorkestrasi program pembangunan yang kental dengan realitas perampasan ruang hidup, konflik agraria, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, ekosistem esensial, serta keanekaragaman hayati.

Menurut ARUKI, kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif menunjukkan ketidakpedulian pemerintahan sebelumnya terhadap krisis iklim yang semakin memburuk. Sekian kondisi itulah yang dengan bangga akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.

PSN dan KSPN Dinilai Sumbang Deforestasi

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi mengatakan, dalam catatan pihaknya sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KPSN) telah menyumbang deforestasi.

Proyek-proyek itu juga ditengarai melahirkan perampasan dan penggusuran ruang hidup dan sumber penghidupan, serta kriminalisasi terhadap rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

“Proyek-proyek pembangunan yang sarat penghancuran sistem keseimbangan sosial, ekologi serta lingkungan hidup itu akan jadi gambaran ke depan dalam pemerintahan baru,” tukas Zenzi.

Pemiskinan Berwajah Perempuan

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menilai berbagai konflik yang terjadi akibat proyek-proyek solusi yang dinilai palsu tersebut, perempuan juga tidak luput dari kekerasan.

Krisis iklim hari ini, kata Armayanti telah melahirkan pemiskinan berwajah perempuan. Catatan kritis pihaknya menemukan fakta berbagai kebijakan iklim melalui proyek Energi geothermal di Poco Leok Nusa tenggara Timur, Gunung Rajabasa Lampung, hingga Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Poso Energi di Sulawesi tengah telah memperluas diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan.

Penghancuran ruang kelola perempuan dan peminggiran peran perempuan di dalam pengelolaan sumber daya alam, sambung Armayanti telah menciptakan feminisasi pemiskinan struktural yang berdampak terhadap berbagai ketimpangan ekonomi hingga berujung pada feminisasi migrasi kerja yang eksploitatif.

Inisiatif kolektif perempuan di dalam aksi adaptasi dan mitigasi iklim justru tidak pernah diakui dan dilindungi oleh negara, alih-alih menciptakan kebijakan dan program yang berkeadilan, persoalan proyek energi solusi palsu iklim justru telah memperluas konflik di tengah masyarakat.

“Saat perempuan dan masyarakat memperjuangkan ruang kelola mereka justru di kriminalisasi, intimidasi bahkan melakukan kekerasan yang menyasar ketubuhan perempuan,” pungkas Armayanti.

Problem Serius Yakni Krisis Demokrasi

Torry Kuswardono, Direktur Yayasan PIKUL menimpali, dalam ancaman krisis iklim yang dampaknya semakin tak terhindarkan saat ini, Indonesia masih memiliki problem serius yakni krisis demokrasi.

Krisis iklim, menurut dia meningkatkan intensitas bencana iklim dan anomali cuaca seperti kenaikan muka air laut, abrasi, kemarau berkepanjangan serta banjir bandang.

Akibatnya, kelompok rentan meliputi disabilitas, nelayan kecil dan tradisional, buruh tani, perempuan, masyarakat adat, kelompok miskin perkotaan, serta buruh harus menghadapi dan mengalami kehilangan dan kerusakan, serta beban berlapis akibat krisis iklim.

Torry mengungkapkan, hasil Konsultasi Rakyat (KR) yang dilakukan ARUKI di 12 provinsi menunjukkan dampak terberat krisis iklim justru dialami kelompok rentan. Pertama, dampak krisis iklim terjadi mengakibatkan kehilangan mata pencaharian, penurunan pendapatan hingga kerusakan tempat tinggal, bahkan di beberapa wilayah telah terjadi migrasi penduduk akibat krisis iklim.

“Kedua, proyek-proyek pembangunan yang sarat melahirkan konflik sosial dan penghancuran keseimbangan ekologi dan atmosfer semakin memperberat kemampuan adaptasi rakyat, terutama kelompok rentan, dalam merespon krisis iklim,” urai Torry.

Pelibatan Kelompok Rentan Terabaikan

Peneliti ICEL, Syaharani menilai pada saat kelompok rentan harus menanggung dan menghadapi bahaya dan ancaman kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim, pelibatan secara setara dan partisipasi bermakna kelompok rentan dalam seluruh agenda pembangunan ekonomi maupun program serta aksi-aksi iklim justru diabaikan.

Pemerintahan Prabowo kata dia cenderung memilih melanjutkan program serta proyek-proyek yang kental dengan realitas climate washing, green washing. Padahal faktanya adalah solusi salah atasi krisis iklim.

Food estate, blue economy (ekonomi biru), proyek hilirisasi, dan sejumlah proyek lain, menurut Syaharani terbukti hanyalah solusi palsu iklim. Proyek-proyek yang mengatasnamakan aksi iklim, nyatanya hanya menjadi bussiness as usual (BAU) yang lebih menekankan pada investasi skala besar dan cenderung menambah persoalan dan kerentanan rakyat akibat perubahan iklim, serta semakin menyulitkan rakyat untuk beradaptasi.

Proyek geothermal, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, CCUS, PLTA, kendaraan listrik dan berbagai proyek transisi energi lainnya, menurut dia justru memperluas kerusakan lingkungan, merusak hutan, bencana, melanggar HAM dan kerugian bagi rakyat.

”ARUKI yang beranggotakan tiga puluh organisasi masyarakat sipil di Indonesia menilai bahwa sejak awal pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo–Gibran telah gagal untuk memenuhi komitmen 1,5℃ demi menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman krisis iklim,” imbuh Syaharani.

Lebih jauh ia menilai, kegagalan yang sama ditunjukkan sejak awal dalam bualan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menargetkan pertumbuhan ekonomi semata namun mengabaikan keadilan dalam agenda-agendanya akan semakin memperluas dan memperburuk kondisi krisis iklim yang memperberat beban rakyat.

“Jelas pasangan Presiden dan Wakil Presiden baru kita ini telah gagal sejak dalam agenda,” tutup Syaharani.