“Saat perempuan dan masyarakat memperjuangkan ruang kelola mereka justru di kriminalisasi, intimidasi bahkan melakukan kekerasan yang menyasar ketubuhan perempuan,” pungkas Armayanti.
Problem Serius Yakni Krisis Demokrasi
Torry Kuswardono, Direktur Yayasan PIKUL menimpali, dalam ancaman krisis iklim yang dampaknya semakin tak terhindarkan saat ini, Indonesia masih memiliki problem serius yakni krisis demokrasi.
Krisis iklim, menurut dia meningkatkan intensitas bencana iklim dan anomali cuaca seperti kenaikan muka air laut, abrasi, kemarau berkepanjangan serta banjir bandang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, kelompok rentan meliputi disabilitas, nelayan kecil dan tradisional, buruh tani, perempuan, masyarakat adat, kelompok miskin perkotaan, serta buruh harus menghadapi dan mengalami kehilangan dan kerusakan, serta beban berlapis akibat krisis iklim.
Torry mengungkapkan, hasil Konsultasi Rakyat (KR) yang dilakukan ARUKI di 12 provinsi menunjukkan dampak terberat krisis iklim justru dialami kelompok rentan. Pertama, dampak krisis iklim terjadi mengakibatkan kehilangan mata pencaharian, penurunan pendapatan hingga kerusakan tempat tinggal, bahkan di beberapa wilayah telah terjadi migrasi penduduk akibat krisis iklim.
“Kedua, proyek-proyek pembangunan yang sarat melahirkan konflik sosial dan penghancuran keseimbangan ekologi dan atmosfer semakin memperberat kemampuan adaptasi rakyat, terutama kelompok rentan, dalam merespon krisis iklim,” urai Torry.
Pelibatan Kelompok Rentan Terabaikan
Peneliti ICEL, Syaharani menilai pada saat kelompok rentan harus menanggung dan menghadapi bahaya dan ancaman kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim, pelibatan secara setara dan partisipasi bermakna kelompok rentan dalam seluruh agenda pembangunan ekonomi maupun program serta aksi-aksi iklim justru diabaikan.
Pemerintahan Prabowo kata dia cenderung memilih melanjutkan program serta proyek-proyek yang kental dengan realitas climate washing, green washing. Padahal faktanya adalah solusi salah atasi krisis iklim.
Food estate, blue economy (ekonomi biru), proyek hilirisasi, dan sejumlah proyek lain, menurut Syaharani terbukti hanyalah solusi palsu iklim. Proyek-proyek yang mengatasnamakan aksi iklim, nyatanya hanya menjadi bussiness as usual (BAU) yang lebih menekankan pada investasi skala besar dan cenderung menambah persoalan dan kerentanan rakyat akibat perubahan iklim, serta semakin menyulitkan rakyat untuk beradaptasi.
Proyek geothermal, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, CCUS, PLTA, kendaraan listrik dan berbagai proyek transisi energi lainnya, menurut dia justru memperluas kerusakan lingkungan, merusak hutan, bencana, melanggar HAM dan kerugian bagi rakyat.
”ARUKI yang beranggotakan tiga puluh organisasi masyarakat sipil di Indonesia menilai bahwa sejak awal pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo–Gibran telah gagal untuk memenuhi komitmen 1,5℃ demi menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman krisis iklim,” imbuh Syaharani.
Lebih jauh ia menilai, kegagalan yang sama ditunjukkan sejak awal dalam bualan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menargetkan pertumbuhan ekonomi semata namun mengabaikan keadilan dalam agenda-agendanya akan semakin memperluas dan memperburuk kondisi krisis iklim yang memperberat beban rakyat.
“Jelas pasangan Presiden dan Wakil Presiden baru kita ini telah gagal sejak dalam agenda,” tutup Syaharani.
Penulis : Damai Mendrofa
Editor : Muklis
Sumber Berita : Siaran Pers WALHI
Halaman : 1 2
