Kemenkum Terbitkan SK Kepengurusan Golkar Bahlil, Abaikan Gugatan PTUN

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan dan menyerahkan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar yang baru kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11).

Menteri Andi Agtas menyebut Kementerian Hukum telah mencabut SK kepengurusan Partai Golkar yang lama dan menerbitkan SK baru.

“Kami dari Kementerian Hukum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar,” kata Supratman saat ditemui usai penyerahan SK pengurus Partai Golkar.

Dia mengatakan Kementerian Hukum memiliki kewajiban untuk meneliti legalitas kepengurusan seluruh partai politik di Indonesia.

Oleh sebab itu, setelah melakukan penelitian maka kewajiban pihaknya adalah mengeluarkan SK kepengurusan.

“Karena ini menjadi kewajiban dari Kementerian Hukum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik dan setelah dinyatakan semua lengkap, wajib hukumnya untuk kami terbitkan SK yang baru,” ujar Andi Agtas.

Pada penyerahan SK pengurus Partai Golkar ini, Bahlil tampak hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Adies Kadir dan Ace Hasan Syadzily, serta Bendahara Umum Sari Yulianti.

Perampingan Pengurus Golkar

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan SK baru dari Kementerian Hukum itu telah memuat seluruh pengurus baru secara lengkap.

Bahlil mengatakan melakukan perampingan jumlah pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024 – 2029, yang pada periode sebelumnya berjumlah 270 orang menjadi lebih 150 orang.

“SK yang pertama itu ‘kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap, sudah lebih dari 100 orang, 159 orang, dan sudah ada dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, kemudian mahkamah partai,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa penerbitan SK tersebut menjadi babak baru partai yang identik dengan pohon beringin dan warna kuning itu.

“Jadi, saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap,” ujarnya.

Abaikan Gugatan SK

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah mengeluarkan SK kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru dan mengabaikan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Andi mengatakan gugatan soal surat keputusan tentang pengesahan AD/ART Partai Golkar hasil Munas XI yang tengah bergulir di PTUN Jakarta telah kehilangan objek.

Menurutnya, Perkara Nomor 389/G/2024/PTUN.JKT tersebut menggugat SK yang lama sebelum menyerahkan SK yang baru kepada Bahlil Lahadalia hari ini.

“Secara prinsip, kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, apa yang dipersoalkan sekarang di PTUN objeknya enggak ada, hilang,” kata Supratman.

Menurut Supratman, apabila ada persoalan terkait SK tersebut, seharusnya diajukan gugatan lain dengan objek gugatan SK kepengurusan yang terbaru.

“Sekali lagi, kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi,” pungkasnya.