Nasional

Gerindra Sebut PDIP Cari Simpati Soal PPN 12 Persen: Padahal Mereka Pengusulnya

×

Gerindra Sebut PDIP Cari Simpati Soal PPN 12 Persen: Padahal Mereka Pengusulnya

Sebarkan artikel ini
Gerindra
Sejumlah pengunjuk rasa membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Antara

Ringkasan Berita

  • Menurutnya, semestinya PDIP mengapresiasi Presiden Prabowo karena bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 per…
  • "Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DP…
  • Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong menilai PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan.

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Partai Gerindra menyoroti sikap PDIP yang bereaksi terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang telah diberlakukan pemerintah.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong menilai PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan. Pasalnya, partai berlambang banteng itu menjadi pengusul kenaikan PPN 12 persen.

“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa mereka lah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu,” kata Bahtra Banong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12).

Menurut Bahtra ketua panitia kerja (Panja) terkait kenaikan PPN 12 persen saat itu adalah kader PDIP, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Dolfie Othniel.

Dia mengatakan sikap PDIP yang memiliki sentimen negatif terhadap keputusan pemerintahan Prabowo Subianti dan Gibran Rakabuming Raka soal kenaikan PPN 12 persen, tidak layak diperlihatkan kepada publik.

“Mereka (PDIP) minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka (minta) tolak?” tanya Bahtra.

Menurutnya, semestinya PDIP mengapresiasi Presiden Prabowo karena bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut.

“Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP pada saat itu,” kata Bahtra Banong.