Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat juga menjadi bagian dari program yang direncanakan, untuk memastikan hak atas tanah adat dan ulayat tercatat dengan jelas dan sah.
Nusron Wahid mengatakan pemetaan tanah yang belum memiliki peta menjadi hal yang akan dituntaskan kementeriannya.
Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik batas lahan hutan dengan tanah lainnya.
Pemetaan kawasan transmigrasi, lanjut Nusron, akan segera dilakukan untuk memastikan tidak bertabarakan dengan lahan yang menjadi program transmigrasi.
Hal itu untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dan pengelolaan tanah dapat berjalan dengan terkoordinasi dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.
“Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya. Terutama tapal batas dengan hutan supaya nggak sering tabrakan. Tadi, masuk lagi tapal batas dengan transmigrasi supaya tak bertabrakan dengan lahan transmigrasi,” ujar Nusron.
Selain itu, kata Nusron, dana dari Bank Dunia untuk tiga kementerian di Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian ATR/BPN, itu akan digunakan juga untuk pengembangan dan pembentukan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.
Sistem itu diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan dan mendukung transparansi serta akurasi data pertanahan di seluruh Indonesia.
“Pemetaan dan pendaftaran tanah adat, ulayat supaya tak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Itu aja, kayak gitu-gitulah,” pungkasnya.
