Pemetaan kawasan transmigrasi, lanjut Nusron, akan segera dilakukan untuk memastikan tidak bertabarakan dengan lahan yang menjadi program transmigrasi.
Hal itu untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dan pengelolaan tanah dapat berjalan dengan terkoordinasi dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.
“Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya. Terutama tapal batas dengan hutan supaya nggak sering tabrakan. Tadi, masuk lagi tapal batas dengan transmigrasi supaya tak bertabrakan dengan lahan transmigrasi,” ujar Nusron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, kata Nusron, dana dari Bank Dunia untuk tiga kementerian di Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian ATR/BPN, itu akan digunakan juga untuk pengembangan dan pembentukan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.
Sistem itu diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan dan mendukung transparansi serta akurasi data pertanahan di seluruh Indonesia.
“Pemetaan dan pendaftaran tanah adat, ulayat supaya tak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Itu aja, kayak gitu-gitulah,” pungkasnya.
Sumber Berita : Antara
