Menhut Sebut 20,6 Juta Hektare Cadangan Pangan dan Energi Bukan dengan Membuka Hutan

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan sumber lahan 20,6 juta hektare untuk cadangan pangan, energi dan air, bukan dengan cara membuka hutan baru atau deforestasi.

Raja Juli mengatakan sumber lahan berasal dari hutan produksi maupun lindung yang dalam kondisi terbuka baik karena logged over area (LOA) atau bekas tebangan dan bekas kebakaran hutan.

“Saya tegaskan areal hutan cadangan pangan, energi dan air, tidak dilakukan dengan membuka hutan baru atau deforestasi,” kata Menhut Raja Juli Antoni, Kamis (23/1).

Dia menjelaskan kawasan hutan terbuka akibat LOA atau hutan bekas tebangan dan bekas kebakaran hutan luasnya mencapai 20,6 juta hektare.

Oleh sebab itu, pemerintah akan memanfaatkan lahan tersebut untuk menjadi hutan cadangan pangan, energi dan air dengan mengoptimalkannya.

“Jadi, pada kawasan hutan baik produksi maupun hutan lindung yang terbuka tersebut akan dioptimalkan menjadi hutan cadangan,” ujar Antoni.

Raja Juli menjelaskan kawasan hutan terbuka tersebut akan dipulihkan melalui program rehabilitasi dengan pola agroforestri atau multi-usaha kehutanan (MUK).

Hal ini, kata Antoni, untuk mengoptimalkan kembali fungsi hutan sebagai hutan cadangan panagan, energi dan air.

“Saya tegaskan kembali, di areal 20,6 juta hektare ini, tidak dengan membuka hutan atau deforestasi, melainkan diharapkan justru menyempurnakan pola food estate yang pada saat ini sedang digulirkan oleh pemerintah,” kata Raja Juli Antoni.

Dia menjelaskan dengan melakukan agroforestri atau pola tumpang sari, sehingga tidak mengorbankan hutan, tetapi justru mengoptimalkan fungsi hutan.

Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan pohon-pohon dengan tanaman pertanian atau peternakan di dalam satu unit pengelolaan yang sama.

Tujuan utama agroforestri adalah untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian, meningkatkan biodiversitas, dan mengurangi erosi tanah.

“Dengan pola agroforestri atau tumpang sari dalam satu hamparan, selain ditanam tanaman pokok atau pohon dengan jenis MPTF atau Multipurpose Tree Species, dan tanaman buah-buahan, dapat juga ditanami tanaman musim seperti padi gogo dan jagung,” kata Antoni.

Menurutnya, dengan sistem itu, pemerintah ingin mendorong agar mencapai swasembada pangan, seperti contohnya jika dilakukan pola tumpang sari untuk penanaman padi di 1 juta hektare lahan akan menghasilkan 3,5 juta ton beras setara dengan jumlah impor Indonesia, dan 1,5 juta ton jagung.

“Jumkah impor padi atau beras pada tahun 2023 sekitar 3,5 juta ton. Kalau seandainya mampu dimaksimalkan fungsi hutan dengan hutan cadangan pangan energi dan industri, dengan memproduksi 1 hektare, dapat memproduksi 3,5 ton beras,” kata Antoni.

“Jadi kalau kita tanam menggunakan lahan kehutanan seluas 1 juta hektare, maka tidak perlu impor lagi karena sudah bisa menutupi kekurangan 3,5 juta ton beras tersebut,” pungkasnya.