DPR RI Desak Usut Pagar Laut yang Berpotensi Langgar Hukum

Selain itu, para nelayan yang umumnya mencari nafkah di laut sekitar pagar laut terhambat dalam mencari penghidupan.

Politikus PKB ini mengatakan Ombudsman RI telah merinci data kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan pagar laut tersebut.

Data Ombudsman yang dimiliki Abdullah mencatat kerugian mencapai Rp 116,91 miliar per tahun.

Rinciannya mulai dari penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, kemudian peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun dan kerusakan ekosistem laut sebesar Rp5 miliar per tahun.

Mirisnya, ada warga Desa Kohod yang melaporkan dugaan masalah pencatutan namanya dalam sertifikat HGB ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Ini saya khawatir dengan anggapan banyak pihak yang menilai negara kalah dengan oligarki. Ini akan memunculkan stigma, kalau punya kuasa politik dan bisnis, melanggar aturan akan aman saja. Tidak dapat dibenarkan hal ini,” tegas dia.

Karenanya, untuk menuntaskan permasalahan pagar laut, dia meminta seluruh pihak, termasuk penegak hukum untuk berkolaborasi dalam mengusut aktor-aktor di balik kasus ini.

Dia juga berharap agar hukum ditegakkan secara adil demi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang taat akan konstitusi.

“Ini sebagai bentuk dukungan terhadap misi bidang hukum Presiden Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sumber Berita : Antara

Halaman : 1 2