Topikseru.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan sistem Digital Single ID berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang digadang-gadang menjadi fondasi baru dalam tata kelola bantuan sosial dan pelayanan publik Nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan sistem identitas digital tunggal tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun 2026. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran negara.
Menurut Luhut, Digital Single ID akan menjadi bagian penting dari Transformasi Digital pemerintahan yang saat ini terus dipercepat melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
“Digital Single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar,” kata Luhut dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Pemerintah Percepat Integrasi Data Berbasis AI
Luhut menjelaskan, pemerintah kini semakin mengandalkan teknologi digital dan AI untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.
Dia menyebut sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) nasional saat ini telah terintegrasi. Integrasi tersebut menjadi modal utama dalam penerapan Digital Single ID yang akan menghubungkan berbagai data masyarakat dalam satu sistem terpusat.
Dengan teknologi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk memastikan program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan secara real-time terhadap berbagai program sosial yang dijalankan.
Skema Subsidi Akan Berubah
Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengarahkan perubahan pola subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat.
Artinya, bantuan pemerintah ke depan tidak lagi difokuskan pada barang tertentu, melainkan langsung diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp 5,4 juta per orang,” ujarnya.
Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan subsidi yang selama ini kerap terjadi dalam sistem berbasis komoditas.
UMKM Juga Akan Diuntungkan
Tidak hanya untuk penyaluran bantuan sosial, Digital Single ID juga akan dimanfaatkan dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Luhut, kecerdasan artifisial nantinya dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan dan penilaian terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi dalam sistem.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memberikan dukungan pembiayaan, pendampingan usaha, hingga program pengembangan yang lebih tepat sasaran.
“Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas,” katanya.
Indonesia Berpotensi Jadi Negara Terbesar dengan Sistem AI Terintegrasi
Luhut optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi.
Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, penerapan Digital Single ID dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Ia menegaskan seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah, nantinya dapat dipantau secara langsung melalui sistem digital tersebut.
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” ujar Luhut.
Dikembangkan Talenta Lokal
Luhut juga menegaskan bahwa pengembangan sistem Digital Single ID tidak bergantung pada tenaga asing. Seluruh proses pembangunan teknologi tersebut dilakukan oleh talenta digital Indonesia.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia nasional dalam menghadapi era transformasi digital yang semakin cepat.
“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” tegas Luhut.
Dengan implementasi Digital Single ID berbasis AI, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien.
Di sisi lain, sistem ini juga diproyeksikan menjadi fondasi baru dalam pengelolaan data nasional yang mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari subsidi, UMKM, hingga pelayanan publik berbasis teknologi.
