Penyalahgunaan KKPD dan Risiko Judi Online di Lingkungan ASN

Topikseru.com, Medan – Kasus pencopotan Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, akibat penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) senilai Rp1,2 miliar tidak hanya memicu sorotan terhadap individu, tetapi juga membuka pertanyaan besar soal sistem pengawasan keuangan daerah.

KKPD sejatinya dirancang sebagai alat pembayaran non-tunai untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintahan. Penggunaannya diatur ketat dan hanya diperbolehkan untuk transaksi yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan.

Namun, kasus di Kota Medan menunjukkan bahwa celah pengawasan masih terbuka, memungkinkan KKPD digunakan untuk transaksi di luar ketentuan, termasuk judi online dan kebutuhan pribadi.

Bagaimana KKPD Bisa Disalahgunakan?

Secara teknis, KKPD bekerja seperti kartu kredit biasa dengan batasan tertentu. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa titik rawan penyalahgunaan.

Salah satunya adalah pola transaksi berbasis merchant digital, di mana sistem tidak selalu mampu langsung mengenali jenis layanan berisiko tinggi, seperti platform judi online. Selama merchant tidak terblokir otomatis, transaksi tetap bisa diproses.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang cenderung bersifat pasca-transaksi membuat potensi pelanggaran baru terdeteksi setelah tagihan membesar atau terjadi tunggakan.

Faktor lain yang dinilai berperan adalah tingkat kepercayaan terhadap pemegang KKPD, yang umumnya berasal dari pejabat struktural. Asumsi integritas sering kali membuat kontrol harian menjadi longgar.

Peran Bank Penerbit Ikut Disorot

Dalam kasus Camat Medan Maimun, penyalahgunaan KKPD terungkap setelah pihak bank penerbit melaporkan adanya transaksi mencurigakan dan tunggakan pembayaran kepada Inspektorat Kota Medan.

Hal ini menimbulkan sorotan terhadap efektivitas sistem peringatan dini (early warning system) dalam perbankan. Idealnya, transaksi bernilai besar atau berulang ke platform berisiko tinggi dapat langsung dibatasi atau memicu notifikasi otomatis kepada pemerintah daerah.

Meski demikian, Pemko Medan menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pengguna kartu, karena transaksi dilakukan di luar prosedur resmi.

Momentum Evaluasi Tata Kelola Keuangan Daerah

Sejumlah pengamat menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan KKPD di lingkungan pemerintah daerah.

Beberapa langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan antara lain:

• Pembatasan jenis merchant yang dapat diakses KKPD

• Penurunan plafon transaksi harian

• Audit berkala penggunaan KKPD oleh Inspektorat

• Integrasi pengawasan real-time antara bank dan pemerintah daerah

Alarm bagi Kasus Judi Online di Kalangan ASN

Kasus ini juga menambah daftar panjang keterlibatan aparatur sipil negara dalam praktik judi online. Sebelumnya, data PPATK menunjukkan ribuan ASN di Sumatera Utara terindikasi terlibat dalam aktivitas serupa.

Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa persoalan judi online di kalangan ASN bukan hanya masalah personal, tetapi juga persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan pencegahan, pengawasan, dan pembinaan secara lebih serius.

Kasus Camat Medan Maimun kini menjadi peringatan keras bahwa instrumen keuangan negara berisiko disalahgunakan jika kontrol lemah dan evaluasi tidak dilakukan secara berkelanjutan.