Masyarakat awam mungkin bertanya mengapa pergantian Menteri Keuangan bisa membuat saham turun? Bukankah itu sekadar urusan politik?
Oleh: Gumilar Aditya Nugroho
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan mengganti beberapa Menteri di kabinetnya, salah satu yang menjadi pantauan publik ialah Menteri Keuangan, Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Keputusan itu langsung menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena posisi Menteri Keuangan sangat strategis, tetapi juga karena efeknya begitu cepat terasa di dunia usaha.
Pasar modal langsung merespons. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok. Investor asing melepas kepemilikan, sementara investor domestik panik. Nilai kapitalisasi pasar berkurang besar-besaran hanya dalam hitungan hari.
Mengutip dari artikel Kompas.id yang tayang pada tanggal 9 September 2025: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di level 7.748 atau sedikit lebih rendah dari level penutupan pada perdagangan Senin (8/9/2025) yang anjlok 1,28 persen ke 7.766. Meski pada 10 menit awal IHSG menghijau ke kisaran 7.760-7.790, tidak lama kemudian IHSG anjlok ke level di bawah 7.700.
Masyarakat awam mungkin bertanya mengapa pergantian Menteri Keuangan bisa membuat saham turun? Bukankah itu sekadar urusan politik? Pertanyaan ini wajar.
Namun, perlu dipahami bahwa Menteri Keuangan adalah figur kunci dalam perekonomian nasional. Setiap perubahan di posisinya akan memengaruhi harapan dan kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Mengapa Menteri Keuangan Begitu Penting?
Menteri Keuangan ibarat bendahara negara. Tugasnya tidak hanya mengurus penerimaan dan belanja, tapi juga memastikan stabilitas fiskal, mengelola utang, menjaga defisit, dan merumuskan kebijakan pajak. Semua itu berdampak langsung pada kesehatan ekonomi kita.
Bayangkan seorang bendahara keluarga. Ia yang menentukan bagaimana gaji digunakan: berapa untuk belanja harian, berapa untuk tabungan, berapa untuk membayar cicilan.
Jika bendahara diganti mendadak, anggota keluarga lain pasti bertanya-tanya: apakah gaya pengelolaan keuangan akan berubah? Apakah tabungan tetap aman? Itulah yang terjadi pada level negara.
Bagi investor, kejelasan arah kebijakan fiskal sangat penting. Mereka butuh kepastian tentang bagaimana pemerintah mengelola utang, membiayai pembangunan, dan menjaga stabilitas mata uang. Begitu muncul keraguan, mereka cenderung menarik diri dari pasar.
Landasan Hukum dan Hak Presiden
Perlu ditegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Pasal 17 UUD 1945 menyebutkan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, secara hukum, keputusan itu sah dan tidak bisa diganggu gugat.
Namun, dalam praktik pemerintahan modern, keputusan hukum tidak bisa dilepaskan dari dampak ekonominya. Presiden boleh mengganti menteri kapan saja, tapi cara komunikasi, alasan, dan transisi kebijakan harus dijaga agar tidak merusak kepercayaan publik.
Gejolak Pasar: Dari Saham hingga Rupiah
Dampak pergantian Menteri Keuangan langsung terlihat. IHSG turun tajam. Saham-saham perbankan, infrastruktur, dan konsumsi yang biasanya menjadi tulang punggung pasar ikut terkoreksi.
Investor asing melakukan aksi jual. Akibatnya, terjadi arus modal keluar (capital outflow). Rupiah melemah karena kebutuhan dolar meningkat. Bagi dunia usaha yang banyak bergantung pada impor bahan baku, pelemahan rupiah berarti biaya produksi naik.
Bank juga merasakan dampaknya. Portofolio efek mereka tergerus. Risiko kredit meningkat karena perusahaan kliennya ikut tertekan. Mereka harus menyiapkan pencadangan kerugian lebih besar. Pada akhirnya, semua ini bisa membuat penyaluran kredit ke masyarakat lebih berhati-hati.
Dampak bagi Dunia Usaha
Perusahaan PublikBanyak perusahaan yang sedang merencanakan penghimpunan dana di pasar modal harus menunda langkahnya. Rights issue dan penerbitan obligasi menjadi tidak menarik bagi investor.
Akibatnya, perusahaan kesulitan mencari modal segar untuk ekspansi. Perusahaan SwastaBagi perusahaan swasta, ketidakpastian fiskal membuat rencana investasi terhambat. Mereka menunggu kepastian arah kebijakan pajak dan belanja negara sebelum mengeksekusi proyek besar.
UMKMMeski dampaknya tidak langsung, UMKM juga terpengaruh. Jika bank memperketat penyaluran kredit karena risiko meningkat, akses pembiayaan untuk UMKM ikut menyempit. Padahal, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional.
Apa Kata Teori?
Dalam ilmu hukum dan ekonomi, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan fenomena ini:
- Teori Kepastian Hukum: Investor butuh kepastian. Jika arah kebijakan fiskal tiba-tiba kabur, kepercayaan hilang.
- Teori Perlindungan Hukum: Negara wajib melindungi masyarakat, termasuk pelaku usaha, dari gejolak yang ditimbulkan kebijakan politik.
- Teori Good Governance: Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi adalah prinsip tata kelola pemerintahan. Reshuffle tanpa komunikasi yang baik melanggar prinsip ini.
Dengan kata lain, meski keputusan reshuffle sah secara hukum, ia bisa menimbulkan ketidakpastian jika tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik.
Risiko Hukum bagi Dunia Usaha
Selain dampak ekonomi, reshuffle juga bisa memunculkan risiko hukum dalam hubungan bisnis. Misalnya:
- Klausul Kontrak: Banyak kontrak internasional mencantumkan syarat “perubahan kondisi material” (material adverse change). Jika terjadi gejolak pasar akibat kebijakan pemerintah, pihak asing bisa menggunakan klausul ini untuk menunda atau membatalkan kontrak.
- Risiko Pembiayaan: Perusahaan yang kesulitan keuangan akibat pasar bergejolak bisa masuk ke ranah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau bahkan kepailitan.
- Keterbukaan Informasi: Emiten wajib memberi tahu publik tentang dampak perubahan besar yang memengaruhi kinerja mereka. Jika lalai, mereka bisa terkena sanksi dari OJK.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bersikap?
Ada beberapa pelajaran penting dari gejolak ini:
- Komunikasi PublikPasar tidak suka kejutan. Presiden berhak mengganti menteri, tapi harus menjelaskan alasan dan arah kebijakan ke depan secara terbuka. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor.
- Transisi yang MulusMenteri baru harus segera memberi sinyal kesinambungan kebijakan. Jika ada perubahan, harus dijelaskan secara bertahap dan rasional.
- Koordinasi antarlembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan LPS, harus aktif meredam gejolak. Mereka bisa mengeluarkan kebijakan teknis untuk menjaga stabilitas, misalnya dengan penghentian sementara perdagangan saham jika terjadi penurunan ekstrem.
Apa yang Bisa Dilakukan Dunia Usaha?
Manajemen Risiko Perusahaan harus punya strategi menghadapi ketidakpastian. Misalnya, melakukan lindung nilai (hedging) untuk melindungi diri dari fluktuasi kurs.
Transparansi perusahaan publik harus proaktif memberi informasi kepada investor agar tidak menimbulkan kepanikan.
Diversifikasi baik perusahaan maupun investor perlu diversifikasi aset agar tidak bergantung pada satu sumber risiko.
Pelajaran untuk Kita Semua
Reshuffle menteri bukan peristiwa baru. Namun, setiap kali menyangkut Menteri Keuangan, dampaknya selalu lebih besar. Mengapa? Karena ia berhubungan langsung dengan uang negara, utang, pajak, dan pembangunan.
Masyarakat awam pun terkena dampaknya. Jika rupiah melemah, harga barang impor naik. Jika bank memperketat kredit, UMKM sulit berkembang. Jika investor asing menarik modal, lapangan kerja bisa terancam.
Karena itu, kita semua perlu lebih memahami bahwa keputusan politik tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan ekonomi, hukum, dan kehidupan sehari-hari.
Penutup
Reshuffle Menteri Keuangan adalah hak Presiden yang sah secara konstitusional. Namun, sah secara hukum belum tentu aman secara ekonomi. Ketika kepercayaan pasar goyah, dunia usaha dan perbankan yang pertama kali menanggung akibatnya.
Pelajaran terpenting adalah bahwa kepercayaan adalah modal utama. Tanpa kepercayaan, kebijakan apa pun akan sulit berjalan. Karena itu, setiap pergantian pejabat publik strategis harus dikelola dengan hati-hati, penuh komunikasi, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.
Dengan cara itulah, politik dan ekonomi bisa berjalan seiring, dan masyarakat tidak menjadi korban dari ketidakpastian.
Gumilar Aditya Nugroho
Advokat dan Praktisi Hukum Perbankan dan Korporasi
