Investor asing melakukan aksi jual. Akibatnya, terjadi arus modal keluar (capital outflow). Rupiah melemah karena kebutuhan dolar meningkat. Bagi dunia usaha yang banyak bergantung pada impor bahan baku, pelemahan rupiah berarti biaya produksi naik.
Bank juga merasakan dampaknya. Portofolio efek mereka tergerus. Risiko kredit meningkat karena perusahaan kliennya ikut tertekan. Mereka harus menyiapkan pencadangan kerugian lebih besar. Pada akhirnya, semua ini bisa membuat penyaluran kredit ke masyarakat lebih berhati-hati.
Dampak bagi Dunia Usaha
Perusahaan PublikBanyak perusahaan yang sedang merencanakan penghimpunan dana di pasar modal harus menunda langkahnya. Rights issue dan penerbitan obligasi menjadi tidak menarik bagi investor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, perusahaan kesulitan mencari modal segar untuk ekspansi. Perusahaan SwastaBagi perusahaan swasta, ketidakpastian fiskal membuat rencana investasi terhambat. Mereka menunggu kepastian arah kebijakan pajak dan belanja negara sebelum mengeksekusi proyek besar.
UMKMMeski dampaknya tidak langsung, UMKM juga terpengaruh. Jika bank memperketat penyaluran kredit karena risiko meningkat, akses pembiayaan untuk UMKM ikut menyempit. Padahal, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional.
Apa Kata Teori?
Dalam ilmu hukum dan ekonomi, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan fenomena ini:
- Teori Kepastian Hukum: Investor butuh kepastian. Jika arah kebijakan fiskal tiba-tiba kabur, kepercayaan hilang.
- Teori Perlindungan Hukum: Negara wajib melindungi masyarakat, termasuk pelaku usaha, dari gejolak yang ditimbulkan kebijakan politik.
- Teori Good Governance: Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi adalah prinsip tata kelola pemerintahan. Reshuffle tanpa komunikasi yang baik melanggar prinsip ini.
Dengan kata lain, meski keputusan reshuffle sah secara hukum, ia bisa menimbulkan ketidakpastian jika tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik.
Risiko Hukum bagi Dunia Usaha
Selain dampak ekonomi, reshuffle juga bisa memunculkan risiko hukum dalam hubungan bisnis. Misalnya:
- Klausul Kontrak: Banyak kontrak internasional mencantumkan syarat “perubahan kondisi material” (material adverse change). Jika terjadi gejolak pasar akibat kebijakan pemerintah, pihak asing bisa menggunakan klausul ini untuk menunda atau membatalkan kontrak.
- Risiko Pembiayaan: Perusahaan yang kesulitan keuangan akibat pasar bergejolak bisa masuk ke ranah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau bahkan kepailitan.
- Keterbukaan Informasi: Emiten wajib memberi tahu publik tentang dampak perubahan besar yang memengaruhi kinerja mereka. Jika lalai, mereka bisa terkena sanksi dari OJK.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bersikap?
Ada beberapa pelajaran penting dari gejolak ini:
- Komunikasi PublikPasar tidak suka kejutan. Presiden berhak mengganti menteri, tapi harus menjelaskan alasan dan arah kebijakan ke depan secara terbuka. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor.
- Transisi yang MulusMenteri baru harus segera memberi sinyal kesinambungan kebijakan. Jika ada perubahan, harus dijelaskan secara bertahap dan rasional.
- Koordinasi antarlembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan LPS, harus aktif meredam gejolak. Mereka bisa mengeluarkan kebijakan teknis untuk menjaga stabilitas, misalnya dengan penghentian sementara perdagangan saham jika terjadi penurunan ekstrem.
Apa yang Bisa Dilakukan Dunia Usaha?
Manajemen Risiko Perusahaan harus punya strategi menghadapi ketidakpastian. Misalnya, melakukan lindung nilai (hedging) untuk melindungi diri dari fluktuasi kurs.
Transparansi perusahaan publik harus proaktif memberi informasi kepada investor agar tidak menimbulkan kepanikan.
Diversifikasi baik perusahaan maupun investor perlu diversifikasi aset agar tidak bergantung pada satu sumber risiko.
Pelajaran untuk Kita Semua
Reshuffle menteri bukan peristiwa baru. Namun, setiap kali menyangkut Menteri Keuangan, dampaknya selalu lebih besar. Mengapa? Karena ia berhubungan langsung dengan uang negara, utang, pajak, dan pembangunan.
Masyarakat awam pun terkena dampaknya. Jika rupiah melemah, harga barang impor naik. Jika bank memperketat kredit, UMKM sulit berkembang. Jika investor asing menarik modal, lapangan kerja bisa terancam.
Karena itu, kita semua perlu lebih memahami bahwa keputusan politik tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan ekonomi, hukum, dan kehidupan sehari-hari.
Penutup
Reshuffle Menteri Keuangan adalah hak Presiden yang sah secara konstitusional. Namun, sah secara hukum belum tentu aman secara ekonomi. Ketika kepercayaan pasar goyah, dunia usaha dan perbankan yang pertama kali menanggung akibatnya.
Pelajaran terpenting adalah bahwa kepercayaan adalah modal utama. Tanpa kepercayaan, kebijakan apa pun akan sulit berjalan. Karena itu, setiap pergantian pejabat publik strategis harus dikelola dengan hati-hati, penuh komunikasi, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.
Dengan cara itulah, politik dan ekonomi bisa berjalan seiring, dan masyarakat tidak menjadi korban dari ketidakpastian.
Gumilar Aditya Nugroho
Advokat dan Praktisi Hukum Perbankan dan Korporasi
Halaman : 1 2
