Oleh: Ismail Jahidin
Pernyataan seorang anggota DPR yang menyindir pihak-pihak yang menggalang donasi untuk korban banjir di Sumatera menghadirkan ironi dalam ruang publik kita. Sindiran itu bukan hanya tidak sensitif terhadap situasi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, terutama pada saat masyarakat justru menunjukkan solidaritas nyata?
Dalam situasi bencana, masyarakat sipil kerap bergerak lebih cepat dibandingkan negara. Relawan turun ke lapangan, jejaring komunitas mengumpulkan dana, dan publik menunjukkan solidaritas yang menjadi perekat sosial.
Menurut Emile Durkheim, solidaritas semacam ini adalah fondasi kohesi masyarakat. Ketika tindakan tersebut justru dipertanyakan atau direndahkan oleh seorang pejabat publik, maka yang terganggu bukan sekadar hubungan personal, tetapi mekanisme solidaritas itu sendiri.
Fenomena ini dapat dibaca melalui kacamata teori sosiologi politik, khususnya konsep disfungsi lembaga yang diperkenalkan Robert K. Merton. Sebuah institusi berfungsi dengan baik jika aktor-aktornya bekerja sesuai tujuan yang diharapkan masyarakat.
Namun disfungsi terjadi ketika tindakan institusi justru membawa konsekuensi negatif bagi tatanan sosial. Dalam konteks ini, alih-alih memperkuat ruang partisipasi publik, respons tersebut malah menimbulkan delegitimasi terhadap upaya warga.
Disfungsi juga tampak dari pergeseran orientasi representasi. Seharusnya DPR menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Namun kritik yang diarahkan kepada relawan, bukan kepada pemerintah yang memiliki otoritas dalam penanganan bencana, menunjukkan potensi ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan dan kedekatan politik dengan eksekutif.
