Di sisi lain, masyarakat sipil, khususnya para jurnalis, sepatutnya menjadikan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas sebagai rujukan utama ketika memberitakan aksi penembakan para terduga pelaku kejahatan oleh aparat kepolisian.
Mandegnya pengawasan penggunaan senjata api dalam segala lini (baik oleh pimpinan Polri, lembaga pengawas internal, eksternal, hingga masyarakat sipil) berkontribusi menumbuh-suburkan praktik penggunaan senjata api oleh personel kepolisian.
Menembak, menjadi semacam kelaziman selama yang disasar adalah pelaku kejahatan. Jangan heran bila di banyak kasus penyalahgunaan senjata api, framing awal yang disematkan pada korban tembak selalu saja sebagai pelaku tindak pidana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persis seperti kasus anak SMK Semarang yang ditembak mati beberapa pekan lalu. Almarhum awalnya di-framing pelaku tawuran dan mengancam keselamatan. Syukurnya, atensi publik yang begitu kuat berhasil membongkar skenario palsu tersebut.
Membiarkan dan melazimkan prilaku semacam ini, secara terselubung, tanpa disadari membentuk mental-mental polisi yang ‘ringan tangan’ menggunakan senjata api. Cukup dengan alasan sederhana, tanpa perlu pertanggungjawaban berlebihan, penggunaan senjata api terkesan begitu mudah.
Meminjam istilah sosiolog Amerika, Wiliam Graham Sumner, kondisi demikian bila dibiarkan berlarut-larut, terus menerus, akan menjadi Folkways atau kebiasaan umum. Folkways dihasilkan dari pengulangan tindakan-tindakan kecil, umumnya dilakukan oleh sejumlah besar orang yang bertindak bersama, atau setidaknya bertindak dengan cara yang sama ketika berhadapan dengan kebutuhan yang sama.
Kebiasaan ‘main tembak’ perlahan tapi pasti menyusup jauh ke watak para personel kepolisian kita. Pada akhirnya, persoalan pidana remeh temeh atau bahkan mereka yang belum tentu bersalah pun potensial menjadi korban peluru polisi.
Sebuah ‘bahaya laten’ dalam proses penegakan hukum. Itulah mengapa kita patut berharap besar atas viral-nya dua kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi beberapa pekan belakangan. Peristiwa tersebut harus dijadikan momentum untuk memulai evaluasi besar-besaran, mendorong dilakukanya audit komprhensif penggunaan senjata api di Institusi Polri.
Selain audit, proses penegakan hukum bagi personel polisi yang menyalahgunakan senjata api wajib dilakukan secara tegas, profesional dan transparan.
Proses hukum seperti itu bakal menjadi preseden, agar kasus-kasus serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. Lewat penerapan audit komprehensif dan berjalannya proses hukum yang tegas, professional dan transparan bagi pelaku, perilaku ‘ringan tangan’ personel polisi dalam menggunakan senjata api barangkali bisa dikikis perlahan-lahan.
Amin Multazam
Pegiat Hak Asasi Manusia
Editor : Muchlis
Halaman : 1 2
