Ringkasan Berita
- Penangkapan orang dekat Bobby Nasution memicu spekulasi tajam soal masa depan dinasti politik Jokowi.
- Pakar politik membaca ini bukan sekadar korupsi proyek, melainkan pertarungan kendali menuju Pilpres 2029.
- Kita tidak lagi bicara kasus lokal, ini gejala kronis dari demokrasi yang ditukar dengan utang politik," tegas Shohib…
Penangkapan orang dekat Bobby Nasution memicu spekulasi tajam soal masa depan dinasti politik Jokowi. Pakar politik membaca ini bukan sekadar korupsi proyek, melainkan pertarungan kendali menuju Pilpres 2029.
Topikseru.com – Deklarasi “Pemerintahan Bersih” yang digembar-gemborkan Bobby Nasution saat pelantikan sebagai Gubernur Sumatera Utara pada November 2024 kini justru dibenturkan oleh kenyataan pahit: OTT terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting (TOP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ironisnya, Topan Ginting adalah orang kepercayaan Bobby sejak menjabat Wali Kota Medan.
Shohibul Anshor Siregar, Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, kepada Topikseru.com menyebut peristiwa ini bukan sekadar kegagalan moral individu, melainkan simptom akut dari patologi demokrasi elektoral Indonesia.
“Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem suksesi. Kita tidak lagi bicara kasus lokal, ini gejala kronis dari demokrasi yang ditukar dengan utang politik,” tegas Shohibul Anshor Siregar.
Korupsi Loyalitas dan Patronase
OTT yang menyeret nama Topan, arsitek proyek infrastruktur era Bobby, mengungkap pola lama dalam balutan jargon baru.
Menurut Siregar, korupsi dalam kasus ini sarat nuansa patron-klien.
“Proyek infrastruktur adalah mata uang kekuasaan. Ini korupsi yang dilanggengkan atas nama loyalitas,” jelasnya.
Yang membuatnya lebih menyesakkan, proyek yang diduga dikorupsi justru merupakan bagian dari program unggulan Bobby: “Revitalisasi Jalan Lintas Barat Sumut” – narasi reformasi yang kini runtuh di bawah kaki penyidik.
KPK Menyentuh Bayangan Istana
Apa yang membuat OTT kali ini menggetarkan bukan hanya jumlah kerugian, tapi proksimitas pelaku ke lingkar kekuasaan nasional.
Bobby bukan sekadar gubernur, dia adalah menantu Presiden Jokowi dan ipar Wapres Gibran.
Namun KPK tetap bergerak. Siregar membaca ini sebagai dinamika baru di bawah kekuasaan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Bisa jadi ini sinyal bahwa KPK punya ruang otonomi lebih, atau justru strategi untuk menata ulang poros kekuasaan nasional – membatasi dominasi keluarga Jokowi,” ujarnya.
Bobby Nasution – Gibran Rakabuming di Persimpangan Berbahaya
KPK kini menempatkan dua figur muda politik nasional dalam dilema:
Bobby bisa jadi “tumbal” konsolidasi politik nasional jika aliran dana terbukti merembet ke lingkarannya.
Gibran, sebagai Wapres, dihadapkan pada dilema: turun tangan berisiko nepotisme, diam dianggap gagal menjaga integritas keluarga.
“Ini jebakan legitimasi. Apa pun sikap Gibran, dampaknya akan membentuk persepsi politik publik menjelang 2029,” kata Siregar.
Suksesi 2029: Retak atau Renegosiasi?
Meski publik melihat OTT ini sebagai keretakan Prabowo-Jokowi, Siregar justru melihatnya sebagai momen negosiasi ulang peta kekuasaan menjelang 2029.
“Prabowo bisa saja mulai mengurangi ketergantungan pada jaringan Jokowi. Di sisi lain, Gibran harus membuktikan bahwa dia bisa berdiri sendiri tanpa bayang-bayang sang ayah,” jelasnya.
Tata Kelola Sumut: Alarm Reformasi
Siregar juga menyoroti runtuhnya sistem di tingkat lokal. Dari sengketa Pilkada, kekacauan pengisian jabatan, hingga korupsi elite, Sumut kini darurat reformasi birokrasi.
“Jika tak dibongkar secara sistemik, deklarasi ‘bersih’ hanya jadi kosmetik kampanye,” katanya.
72 Jam Menentukan: Bertahan atau Tumbang?
Situasi kini menempatkan Bobby di ujung tanduk. Dua pilihan terbuka di depannya:
1. Biarkan KPK bekerja mandiri → risiko besar jika keterlibatan terbukti.
2. Mainkan sisa pengaruh keluarga untuk intervensi → skandal bisa meledak secara nasional.
“Jika Bobby lolos, itu bukan jaminan dia bersih. Bisa jadi, elite nasional belum membutuhkan tumbalnya sekarang,” Siregar memperingatkan.
