OTT Kadis PUPR Sumut Bongkar “Pemerintahan Bersih” Ala Bobby Nasution, Dinasti Jokowi-Gibran di Ujung Krisis?

Kamis, 3 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bobby bukan sekadar gubernur, dia adalah menantu Presiden Jokowi dan ipar Wapres Gibran.

Namun KPK tetap bergerak. Siregar membaca ini sebagai dinamika baru di bawah kekuasaan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Bisa jadi ini sinyal bahwa KPK punya ruang otonomi lebih, atau justru strategi untuk menata ulang poros kekuasaan nasional – membatasi dominasi keluarga Jokowi,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bobby Nasution – Gibran Rakabuming di Persimpangan Berbahaya

KPK kini menempatkan dua figur muda politik nasional dalam dilema:

Baca Juga  Eks Ketum Badko HMI Sumut Dukung Kebijakan Bobby Nasution Gratiskan Parkir

Bobby bisa jadi “tumbal” konsolidasi politik nasional jika aliran dana terbukti merembet ke lingkarannya.

Gibran, sebagai Wapres, dihadapkan pada dilema: turun tangan berisiko nepotisme, diam dianggap gagal menjaga integritas keluarga.

“Ini jebakan legitimasi. Apa pun sikap Gibran, dampaknya akan membentuk persepsi politik publik menjelang 2029,” kata Siregar.

Suksesi 2029: Retak atau Renegosiasi?

Penulis : Muchlis

Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Jawab Tuntutan 17+8 dengan Enam Keputusan, Mulai dari Hapus Tunjangan hingga Moratorium Kunker
Tuntutan 17+8: Seruan Boikot Caleg di Pemilu 2029 Menggema
Mahasiswa Pandu Pimpinan DPR Bersumpah: Berbahasa Satu, Tanpa Kebohongan dan Kemunafikan
DPR Respons Tuntutan 17+8 Rakyat: Dari Kasus Affan Kurniawan Hingga RUU Perampasan Aset
Nasib Ahmad Sahroni: Rumah Dijarah, Dinonaktifkan dari DPR RI, Bagaimana Selanjutnya?
Astrid Kuya Ikhlas Rumah Dijarah Massa, “Semoga Barang-Barang Itu Bermanfaat”
NasDem Minta Gaji dan Fasilitas Sahroni dan Nafa Urbach Disetop
Soroti Penangkapan Direktur Lokataru, Benny K Harman Komisi III: Polisi Harus Bedakan Ajakan Demonstrasi dan Anarkis

Berita Terkait

Sabtu, 6 September 2025 - 07:01

DPR Jawab Tuntutan 17+8 dengan Enam Keputusan, Mulai dari Hapus Tunjangan hingga Moratorium Kunker

Sabtu, 6 September 2025 - 00:29

Tuntutan 17+8: Seruan Boikot Caleg di Pemilu 2029 Menggema

Kamis, 4 September 2025 - 11:10

Mahasiswa Pandu Pimpinan DPR Bersumpah: Berbahasa Satu, Tanpa Kebohongan dan Kemunafikan

Kamis, 4 September 2025 - 08:01

DPR Respons Tuntutan 17+8 Rakyat: Dari Kasus Affan Kurniawan Hingga RUU Perampasan Aset

Kamis, 4 September 2025 - 06:01

Nasib Ahmad Sahroni: Rumah Dijarah, Dinonaktifkan dari DPR RI, Bagaimana Selanjutnya?

Berita Terbaru