Ringkasan Berita
- PT Dalihan Natolu Grup disegel KPK dalam OTT korupsi proyek jalan.
- Bagi masyarakat Batak, ini bukan sekadar kriminalitas: ini pembusukan kultural.
- Etika Dalihan Na Tolu Dibalik Menjadi Skema Korupsi Dalihan Na Tolu, yang berarti “tungku tiga kaki”, terdiri dar…
PT Dalihan Natolu Grup disegel KPK dalam OTT korupsi proyek jalan. Bagi masyarakat Batak, ini bukan sekadar kriminalitas: ini pembusukan kultural.
Topikseru.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek-proyek jalan lintas kabupaten di Sumatera Utara bukan hanya mengguncang ranah hukum dan politik.
Penyegelan kantor PT Dalihan Natolu Group, perusahaan yang diduga jadi pusat transaksi suap, mencabik-cabik kesadaran kolektif masyarakat Batak.
Pasalnya, nama perusahaan tersebut bukan nama biasa. Dalihan Na Tolu, dalam adat Batak, adalah fondasi nilai sosial dan moral – tungku berkaki tiga yang menopang keseimbangan hidup.
“Ketika nama itu disematkan pada perusahaan korup, kita tidak lagi bicara pelanggaran hukum. Ini pengkhianatan terhadap warisan moral,” ujar Shohibul Anshor Siregar, dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, kepada Topikseru.com.
Etika Dalihan Na Tolu Dibalik Menjadi Skema Korupsi
Dalihan Na Tolu, yang berarti “tungku tiga kaki”, terdiri dari tiga entitas:
- Hula-hula: pemegang otoritas moral (pemberi istri),
- Boru: pelayan sosial,
- Dongan Tubu: pemilik solidaritas marga.
Menurut Siregar, seluruh tatanan ini telah dipelintir menjadi jaringan kolusi.
Hula-hula, yang semestinya menjaga moralitas, dilumpuhkan.
Boru, kini banyak duduk sebagai pelaksana proyek, justru menyelewengkan wewenang.
Dongan tubu, dulunya penguat solidaritas, kini berubah jadi jaringan distribusi rente.
“Yang dulu jadi perekat masyarakat, kini jadi alat manipulasi proyek dan sistem lelang,” ujar Siregar tegas.
Durkheim dan Gramsci: Simbol Budaya yang Dicuri
Siregar mengkaji peristiwa ini melalui dua lensa sosiologis: teori anomie dari Émile Durkheim dan hegemoni dari Antonio Gramsci.
Anomie, ketika norma sosial tak lagi membimbing perilaku kolektif, muncul ketika Dalihan Na Tolu kehilangan kekuatan normatifnya di tengah arus kapitalisme dan persaingan politik yang tidak sehat.
Sementara itu, konsep hegemoni Gramsci menjelaskan bagaimana perusahaan seperti PT Dalihan Natolu Grup menggunakan simbol budaya yang dihormati untuk menciptakan kesan legitimasi.
“Mereka tidak cuma mencuri uang, mereka mencuri kepercayaan,” kata Siregar.
“Dengan menamakan diri memakai nama adat, mereka seolah-olah beroperasi atas nama budaya, padahal mereka sedang mengkhianatinya.”
Bubarkan PT Dalihan Natolu Group, Adili Secara Adat
Siregar mendukung langkah hukum KPK, namun menilai proses pengadilan formal tidak cukup.
Dia menyerukan Pengadilan adat untuk pelaku, di hadapan majelis budaya Batak, Restitusi simbolik dan ekonomi ke masyarakat, Pelarangan pelaku memegang posisi kehormatan adat, dan Pembubaran PT Dalihan Natolu Grup yang telah mencemari nama suci adat Batak.
Lebih lanjut, ia mengusulkan pengawasan publik atas proyek infrastruktur berbasis prinsip Dalihan Na Tolu, bukan sekadar lembaga pengawas teknokratis.
Indonesia dan Ancaman “Neraka Kultural”
Kasus ini, menurut Siregar, bukan hanya urusan Sumatera Utara. Simbol-simbol budaya yang diperalat untuk membungkus praktik elite, terjadi di berbagai penjuru nusantara.
“Jika simbol adat bisa dipakai untuk menipu rakyatnya sendiri, Indonesia sedang menuju neraka kultural. Bukan karena miskin, tapi karena nilai-nilainya dirampok,” kata Siregar.
Dia menutup wawancara dengan satu seruan keras:
“Budaya bukan nostalgia. Budaya adalah alat membentengi rakyat dari kehancuran moral. Kalau kita kehilangan itu, maka modernisasi hanya akan melahirkan masyarakat tanpa jiwa.”
