Ringkasan Berita
- Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh Anggota Komisi II DPR Fr…
- Menantu Presiden Jokowi itu dikabarkan merespons dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan bersama kepala…
- Namun, Deddy Sitorus menyarankan agar pembahasan tersebut ditunda karena waktunya tidak cukup.
Topikseru.com – Suasana rapat antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kamis (3/7), mendadak memanas. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus atau Deddy Sitorus.
“Lah, gimana sih? Gubernur kok baperan,” ujar Deddy kepada awak media usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Pernyataan itu muncul menyusul perdebatan sengit yang terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk soal tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II.
Adu Argumen Soal Eks HGU: Antara Prioritas dan Prosedur
Rapat semula berlangsung kondusif hingga Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, melontarkan pertanyaan terkait keberadaan tanah eks HGU PTPN II di wilayahnya. Jiji, sapaan akrabnya, meminta pandangan dari Komisi II DPR RI.
Namun, Deddy Sitorus menyarankan agar pembahasan tersebut ditunda karena waktunya tidak cukup. Ia menilai topik tersebut membutuhkan forum khusus dengan melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Keuangan.
“Kalau mau bahas soal HGU harus melibatkan semua pihak. Nggak bisa selesai dalam waktu satu jam,” katanya.
Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobby Nasution. Menantu Presiden Jokowi itu dikabarkan merespons dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan bersama kepala daerah lain jika persoalan eks HGU tidak dibahas saat itu juga.
Deddy Sitorus Minta Bobby Tidak Mengadu Domba
Usai pertemuan, Deddy tidak menahan kekesalannya. Ia menyebut Bobby berusaha mengadu domba dirinya dengan para kepala daerah yang hadir.
“Dia mau mengadu domba saya dengan kepala daerah, seolah-olah saya tidak mau dengar keluhan mereka. Padahal saya cuma minta topik itu dibahas di forum lain yang lebih tepat,” jelas Deddy.
Deddy Sitorus pun menegaskan, posisi dirinya sebagai anggota DPR adalah mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah.
Perseteruan antara Bobby dan Deddy bisa jadi gambaran bagaimana dinamika politik lokal dan pusat sering tersandera ego sektoral dan ketidaksabaran birokrasi.
Dalam konteks tanah eks HGU – yang selama ini menjadi isu sensitif dan krusial – dibutuhkan pendekatan lintas sektoral, bukan sekadar perdebatan emosional di ruang rapat.
