Ringkasan Berita
- Desakan itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke kantor pusat PDAM Tirtanadi, Senin (7/7), yang disambut langsung …
- "Air bersih bukan hanya pelayanan, ini hak dasar manusia.
- Krisis Air Masih Berlangsung di Sejumlah Wilayah Medan Rahmaddian menyebut, keluhan warga terus berdatangan dari daer…
Topikseru.com – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Rahmaddian Shah, secara tegas meminta PDAM Tirtanadi menyelesaikan persoalan gangguan pasokan air bersih yang masih membayangi sejumlah kecamatan di ibu kota Provinsi Sumut itu.
Desakan itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke kantor pusat PDAM Tirtanadi, Senin (7/7), yang disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Erwin, bersama jajaran kepala bidang.
“Air bersih bukan hanya pelayanan, ini hak dasar manusia. Saya minta masalah ini diselesaikan maksimal dalam empat bulan ke depan,” tegas Rahmaddian dalam keterangan tertulis kepada Topikseru.com.
Krisis Air Masih Berlangsung di Sejumlah Wilayah Medan
Rahmaddian menyebut, keluhan warga terus berdatangan dari daerah-daerah seperti Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Denai, hingga Medan Marelan.
Warga disebut mengalami pasokan air yang tidak lancar, tekanan air rendah, bahkan sering kali air tidak mengalir sama sekali.
“Ini bukan hanya gangguan teknis. Ini berdampak langsung ke kualitas hidup warga, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang tidak punya alternatif selain mengandalkan pasokan PDAM,” ujarnya.
PDAM Tirtanadi: Infrastruktur Dipercepat, IPA Diperbaiki
Plt. Dirut PDAM Tirtanadi, Erwin, mengakui masalah yang disampaikan wakil rakyat itu. Ia mengatakan pihaknya kini sedang memacu sejumlah proyek strategis, termasuk penggantian pipa tua, rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunggal, serta pembangunan booster pump di titik-titik tekanan rendah.
“Kami targetkan dalam empat bulan ini, keluhan pelanggan bisa ditekan secara signifikan,” jelas Erwin.
Rahmaddian mengingatkan bahwa PDAM Tirtanadi tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan air bersih.
Rahmaddian mendorong agar ada kerja sama yang kuat antara pemerintah kota, dinas PU, dan DPRD, baik dari sisi teknis maupun penganggaran.
“Kalau memang perlu penambahan atau percepatan anggaran, kami siap bawa itu ke pembahasan di DPRD. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” pungkasnya.
