Ringkasan Berita
- Pasalnya, tiga dari enam pejabat adalah ‘impor’ dari daerah kabupaten/kota yang sebelumnya terindikasi mendukung …
- Fenomena ini menjadi sorotan publik, tak hanya lokasi pelantikan yang tak lazim, nama-nama yang masuk ‘kabinet mini…
- Selain itu, tiga posisi strategis lain juga diisi oleh figur lama Pemprov: 1.
Topikseru.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melantik enam pejabat Eselon II di Gedung VIP Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (11/7). Fenomena ini menjadi sorotan publik, tak hanya lokasi pelantikan yang tak lazim, nama-nama yang masuk ‘kabinet mini’ Bobby pun memantik tanya.
Pasalnya, tiga dari enam pejabat adalah ‘impor’ dari daerah kabupaten/kota yang sebelumnya terindikasi mendukung penuh pemenangan Bobby-Surya di Pilgub Sumut lalu.
Siapa Saja Pejabat ‘Impor’ Dilantik Bobby Nasution?
Dalam daftar pejabat yang diambil sumpahnya, muncul nama Heri Wahyudi Marpaung, eks Sekda Labuhanbatu Selatan dan mantan Penjabat Bupati Batu Bara, kini dipercaya menakhodai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut.
Lalu Timur Tumanggor, mantan Sekda Deli Serdang dan eks Penjabat Wali Kota Padangsidimpuan, kini menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut.
Nama ketiga, Yuda Pratiwi Setiawan, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, kini didapuk memimpin Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain itu, tiga posisi strategis lain juga diisi oleh figur lama Pemprov:
1. Alfi Syahriza (Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat)
2. Agustinus Panjaitan (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia/BPSDM)
3. Yuliani Siregar (Kepala Dinas Ketenagakerjaan).
‘Balas Budi’ atau Profesionalisme?
Isu politik balas budi pun tak bisa ditepis. Catatan wartawan menyebut, Heri Wahyudi dan Timur Tumanggor diduga kuat jadi motor penggerak dukungan ASN di wilayahnya masing-masing demi mengamankan kemenangan Bobby – Surya di Pilgub.
Kolaborasi keduanya dengan Forkopimda setempat pun jadi bukti betapa masifnya manuver dukungan birokrasi kala itu.
Rafriandi Nasution, pemerhati politik Sumut, mengingatkan bahwa masyarakat layak curiga.
“Ya, tentu pertimbangan semua sisi perlu untuk menentukan pejabat eselon II ke depan, agar Gubsu itu bukan milik tim sukses lagi tetapi sudah menjadi gubernurnya masyarakat Sumut,” kata Rafriandi, Jumat malam.
Bayang-Bayang KKN & OTT
Tak hanya menyoroti motif ‘balas budi’, Rafriandi juga menyoroti risiko praktik KKN dan potensi ‘bom waktu’ masalah lama pejabat ‘impor’.
“Mungkin itu bisa jadi titik tekan kita (publik) agar Gubsu menentukan pejabat eselon II mampu bekerja secara profesional dan sesuai harapannya. Masyarakat dituntut untuk dapat mengawasi kinerja Pemprovsu secara keseluruhan,” tegas Rafriandi.
Ia juga mengingatkan publik pada fakta pahit bahwa OTT KPK di Sumut yang terjadi hanya empat bulan setelah dilantik – peringatan keras betapa korupsi birokrasi di provinsi ini belum tuntas.
Pelantikan di VIP Bandara Kualanamu, di sela-sela kesibukan Gubernur Bobby Nasution, jelas jadi simbol.
Publik kini menagih pembuktian: apakah nama-nama yang dilantik di landasan pesawat benar-benar lepas dari ‘balas budi’ dan sanggup bekerja demi rakyat Sumut?
Sebab, sebagaimana kata Rafriandi, Gubernur Sumut Bobby Nasution bukan lagi milik tim sukses, tetapi milik seluruh warga.
