Ringkasan Berita
- Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, menyebut pembongkaran markas ormas yang dipimpin Hercules Rosario Marshal it…
- Menurut Zulfikar, langkah Bobby tak sekadar soal penertiban bangunan ilegal.
- "Jelas sekali ingin melumpuhkan GRIB Jaya, karena kami di Sumatera Utara sangat kuat," ujarnya.
Topikseru.com – Tuduhan panas mengarah ke Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menuding menantu Presiden Joko Widodo itu menyimpan dendam politik setelah Pemerintah Provinsi Sumut membongkar sekretariat mereka di Jalan Sei Petani, Kutalimbaru, Deli Serdang, Kamis, 14 Agustus 2025.
Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, menyebut pembongkaran markas ormas yang dipimpin Hercules Rosario Marshal itu sarat motif politik.
“Itu tindakan emosional, seperti balas dendam,” kata Zulfikar, melansir Tempo, Minggu, 17 Agustus 2025.
Menurut Zulfikar, langkah Bobby tak sekadar soal penertiban bangunan ilegal.
Dia menilai ada agenda politik untuk melemahkan pengaruh GRIB Jaya di Sumut.
“Jelas sekali ingin melumpuhkan GRIB Jaya, karena kami di Sumatera Utara sangat kuat,” ujarnya.
Pengalihan Isu Korupsi?
Tak hanya menyebut dendam politik, GRIB Jaya juga menuding Bobby sedang bermain isu. Zulfikar menduga, pembongkaran markas mereka merupakan bagian dari strategi pengalihan isu dari dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
“Ini mainan politik, pengalihan isu,” kata dia.
Dalih Bobby Nasution: Narkoba dan Izin Ilegal
Di sisi lain, Bobby membantah tudingan itu. Ia menegaskan pembongkaran dilakukan lantaran di area sekretariat GRIB Jaya berdiri Diskotek Marcopolo yang disebut aparat kepolisian rawan transaksi narkoba.
“Tadi Pak Kapolda menyampaikan tempat ini dijadikan tempat transaksi narkoba,” ujar Bobby.
Selain itu, Bobby menyebut Diskotek Marcopolo tak memiliki legalitas. Tak ada izin mendirikan bangunan maupun persetujuan gedung, apalagi izin hiburan malam.
“Tidak ada sama sekali izinnya,” katanya.
Pertarungan Narasi Politik
Kasus ini kian memperuncing ketegangan politik di Sumatera Utara menjelang Pilkada 2024. GRIB Jaya, yang dikenal memiliki basis massa di sejumlah daerah, menuding dirinya jadi korban represi.
Sementara Pemprov Sumut berdalih hanya menjalankan penegakan aturan.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah pembongkaran markas GRIB Jaya murni penegakan hukum, atau justru manuver politik untuk menyingkirkan lawan?
