Selain itu, Bobby menyebut Diskotek Marcopolo tak memiliki legalitas. Tak ada izin mendirikan bangunan maupun persetujuan gedung, apalagi izin hiburan malam.
“Tidak ada sama sekali izinnya,” katanya.
Pertarungan Narasi Politik
Kasus ini kian memperuncing ketegangan politik di Sumatera Utara menjelang Pilkada 2024. GRIB Jaya, yang dikenal memiliki basis massa di sejumlah daerah, menuding dirinya jadi korban represi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara Pemprov Sumut berdalih hanya menjalankan penegakan aturan.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah pembongkaran markas GRIB Jaya murni penegakan hukum, atau justru manuver politik untuk menyingkirkan lawan?