Seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.
Kematian Affan memicu gelombang amarah publik. Ratusan pengemudi ojek daring dan kelompok masyarakat melakukan aksi susulan di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat.
Polisi Periksa 7 Anggota Brimob
Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, menyebut ada tujuh anggota Brimob yang diduga berada di dalam rantis yang menewaskan Affan.
Nama-nama mereka kini tengah diperiksa, termasuk Kompol Cosmas Kaju, Aipda M Rohyani, serta lima anggota lain berpangkat Bripda hingga Bripka.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, memastikan proses investigasi masih berjalan. Namun, sorotan publik tak hanya tertuju pada polisi, melainkan juga pada legitimasi politik DPR di tengah gelombang penolakan tunjangan.
Penonaktifan Adies Kadir dibaca sebagai upaya Golkar meredam tekanan sosial-politik yang makin memuncak.
Bagi sebagian analis, langkah ini juga menjadi sinyal bahwa partai mulai mengambil jarak dari kegaduhan DPR dan respons publik yang semakin keras.
Namun, keputusan itu belum menjawab pertanyaan mendasar: apakah DPR siap merevisi kebijakan tunjangan yang memicu kemarahan publik? Ataukah langkah Golkar hanya strategi politik untuk menyelamatkan citra partai di tengah badai?
