DPR Respons Tuntutan 17+8 Rakyat: Dari Kasus Affan Kurniawan Hingga RUU Perampasan Aset

Topikseru.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaganya akan merespons munculnya Tuntutan 17+8 yang ramai diunggah di media sosial pascaunjuk rasa di berbagai daerah.

Dasco mengatakan, poin-poin tersebut juga disampaikan sejumlah perwakilan elemen mahasiswa saat audiensi dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 3 September 2025.

“Termasuk 17+8, kami akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco.

DPR Siap Serap Aspirasi

Menurut Dasco, DPR selalu membuka ruang aspirasi, baik melalui rapat dengar pendapat komisi maupun audiensi langsung.

Dia menyebut saat aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu, pimpinan dewan sebenarnya berniat menemui massa.

“Begitu kami mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang-penumpang gelap yang membuat suasana di lapangan tidak kondusif,” ujarnya.

Meski begitu, Dasco menegaskan bahwa DPR telah melakukan evaluasi, bahkan sebelum pertemuan dengan mahasiswa.

Evaluasi menyeluruh tersebut, kata dia, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Tekad seluruh anggota DPR adalah memetik pelajaran dari peristiwa yang lalu untuk menjadikan evaluasi secara bersama,” kata politikus Gerindra itu.

Apa Itu Tuntutan 17+8?

Istilah “Tuntutan 17+8 Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” ramai dibicarakan di media sosial dan diunggah sejumlah figur publik.

Isi tuntutan dibagi dua kategori

• 17 tuntutan yang harus dituntaskan dalam waktu satu minggu
• 8 tuntutan dengan tenggat waktu satu tahun

Beberapa poin penting dalam 17 tuntutan tersebut antara lain:

• Membentuk tim investigasi atas kematian Affan Kurniawan, pengendara ojek daring yang tewas dilindas rantis Brimob Polri, serta korban lain akibat kekerasan aparat.
• Menghentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
• Mendesak DPR untuk lebih aktif melibatkan diri dalam forum publik.
• Sedangkan delapan tuntutan jangka panjang meliputi:
• Reformasi besar-besaran di DPR RI
• Reformasi partai politik
• Reformasi perpajakan
• Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset

Evaluasi Menyeluruh DPR

Dasco memastikan DPR akan membahas tuntutan itu secara serius.

Menurutnya, agenda evaluasi yang dipimpin Puan Maharani menjadi momentum reformasi internal lembaga legislatif.

“Ini bukan hanya soal tuntutan, tapi juga soal komitmen DPR untuk memperbaiki diri,” kata Dasco.