Ringkasan Berita
- Dalam orasinya di depan ribuan massa aksi di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jumat (5/9/2025), ia menegaskan agar masyaraka…
- "2029 enggak usah vote-in mereka sama sekali," ujar Andovi di hadapan demonstran.
- Kepada DPR, massa meminta pembekuan kenaikan gaji dan fasilitas baru anggota Dewan, publikasi transparansi anggaran, …
Topikseru.com – Kreator konten dan pemengaruh publik Andovi da Lopez menyerukan boikot caleg yang abai memenuhi tuntutan rakyat 17+8. Dalam orasinya di depan ribuan massa aksi di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jumat (5/9/2025), ia menegaskan agar masyarakat tidak memilih kembali para legislator tersebut dalam Pemilu 2029.
“2029 enggak usah vote-in mereka sama sekali,” ujar Andovi di hadapan demonstran.
Seruan ini datang tepat di hari tenggat pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek, yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025.
Sementara 8 tuntutan jangka panjang diberi batas waktu setahun, hingga 31 Agustus 2026.
Tuntutan Rakyat 17+8: Dari Polisi hingga DPR
Dalam dokumen tuntutan, massa aksi mendesak Presiden untuk menarik TNI dari pengamanan sipil, menghentikan kriminalisasi demonstran, dan membentuk Tim Investigasi Independen atas kasus Affan Kaurniawan serta korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 – 30 Agustus 2025.
Kepada DPR, massa meminta pembekuan kenaikan gaji dan fasilitas baru anggota Dewan, publikasi transparansi anggaran, serta pemeriksaan anggota bermasalah oleh Badan Kehormatan maupun KPK.
Desakan juga dialamatkan kepada partai politik, agar segera menindak kader DPR yang dinilai tidak etis, serta melibatkan masyarakat sipil dalam ruang dialog publik.
Bagi Kepolisian RI, tuntutan mencakup pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan aparat, kepatuhan terhadap SOP pengendalian massa, serta pemrosesan hukum secara transparan terhadap anggota yang melanggar HAM.
Sementara kepada TNI, massa mendesak segera kembali ke barak, menghentikan pengamanan sipil, dan memastikan disiplin internal ditegakkan.
Tuntutan untuk kementerian sektor ekonomi meliputi jaminan upah layak, pencegahan PHK massal, perlindungan pekerja kontrak, dan dialog terbuka dengan serikat buruh terkait upah minimum dan tenaga outsourcing.
Delapan Agenda Jangka Panjang
Adapun delapan poin jangka panjang yang ditekankan antara lain: reformasi DPR dan partai politik, penguatan pengawasan eksekutif, rencana reformasi pajak yang lebih adil, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, serta reformasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Polri.
Selain itu, penarikan penuh TNI ke barak, penguatan Komnas HAM, hingga revisi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan turut masuk dalam daftar.
Boikot Caleg Sebagai Sanksi Politik 2029
Andovi menegaskan, kegagalan memenuhi tuntutan tersebut harus dibayar mahal dalam Pemilu 2029.
“Aksi tindakan paling kecil yang gue bisa lakukan adalah gue ingat nama-nama ini. Dan gue enggak akan pernah vote-in mereka lagi,” katanya.
Menurutnya, suara rakyat adalah kekuatan terbesar untuk memberi sanksi politik. “Empat tahun ke depan harus dimanfaatkan DPR untuk membuktikan diri,” ujarnya.
