Dasco menambahkan, keputusan itu telah ditandatangani pimpinan DPR, yakni Puan Maharani, dirinya sendiri, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
DPR dan Tuntutan 17+8
Keputusan DPR ini datang setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut reformasi menyeluruh melalui dokumen Tuntutan 17+8.
Dokumen itu berisi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu setahun hingga 31 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu poin yang paling disorot publik adalah desakan agar DPR menghentikan fasilitas mewah, memangkas tunjangan, serta membuka transparansi anggaran dan kinerja legislasi.
Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
