Menurut KontraS, Prabowo kerap berdalih bahwa kehadiran TNI penting untuk menjaga keamanan sipil. Bahkan Presiden sempat menyebut gelombang demonstrasi bermuatan makar dan teror.
Pernyataan itu, kata Adinda, menjadi dasar tindakan aparat yang mengakibatkan ribuan orang ditangkap, 10 orang meninggal, serta kriminalisasi sejumlah aktivis.
Kriminalisasi Aktivis HAM
KontraS juga menyoroti penangkapan Delpedro Marhaen dan sejumlah aktivis HAM lain. “Jika memang ada kelompok yang memanfaatkan kemarahan publik, mengapa justru para aktivis yang bekerja untuk memajukan hak asasi manusia yang ditangkap dan dikriminalisasi?” kata Adinda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KontraS menilai pemerintah mengabaikan fakta bahwa demonstrasi besar-besaran beberapa waktu terakhir adalah kemarahan organik rakyat atas masalah ekonomi, politik, dan arogansi pejabat publik.
Dugaan Provokator di Medan
KontraS juga menyinggung peristiwa unjuk rasa di Medan pada 1 September 2025. Massa aksi disebut menangkap seseorang yang mengaku prajurit TNI dari Kodim 0102 Medan dan diduga berulang kali memprovokasi kerusuhan.
Namun, Kapendam I/BB Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap membantah klaim tersebut. Menurut KontraS, jika benar bukan prajurit TNI, seharusnya Kodam mendorong kepolisian untuk memproses hukum terduga provokator itu karena telah mencoreng nama TNI dengan pengakuan palsu.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
