KontraS menilai pemerintah mengabaikan fakta bahwa demonstrasi besar-besaran beberapa waktu terakhir adalah kemarahan organik rakyat atas masalah ekonomi, politik, dan arogansi pejabat publik.
Dugaan Provokator di Medan
KontraS juga menyinggung peristiwa unjuk rasa di Medan pada 1 September 2025. Massa aksi disebut menangkap seseorang yang mengaku prajurit TNI dari Kodim 0102 Medan dan diduga berulang kali memprovokasi kerusuhan.
Namun, Kapendam I/BB Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap membantah klaim tersebut. Menurut KontraS, jika benar bukan prajurit TNI, seharusnya Kodam mendorong kepolisian untuk memproses hukum terduga provokator itu karena telah mencoreng nama TNI dengan pengakuan palsu.
Selain TNI, KontraS mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap Polri. Penanganan aparat kepolisian dinilai berlebihan dan kerap berujung pada kekerasan.
“Masyarakat sudah lelah dengan berbagai tindak kekerasan aparat kepolisian dalam penanganan massa,” ujar Adinda.
Dengan kritik terbuka ini, KontraS Sumut mempertegas posisi mereka bahwa pendekatan militeristik hanya akan memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat, serta mengikis demokrasi di Indonesia.
