“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” ujar Teddy.
Enam Poin Kesepakatan DPR
Dasco dalam laporannya kepada Presiden Prabowo menyampaikan enam poin kesepakatan DPR yang diumumkan pada Jumat (5/9) lalu. Kesepakatan itu merupakan hasil konsolidasi seluruh fraksi di DPR sebagai jawaban atas tuntutan publik.
Enam poin tersebut adalah:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
- Anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan.
- Pimpinan DPR akan menindaklanjuti status non-aktif anggota DPR dengan melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mahkamah partai.
- Komitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani dan seluruh wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Program Prioritas Pemerintah
Selain isu politik, Presiden Prabowo juga menegaskan program-program prioritas pemerintah yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Selasa (9/9).
Sumber Berita : Antara
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
