Enam poin tersebut adalah:
- Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
- Anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan.
- Pimpinan DPR akan menindaklanjuti status non-aktif anggota DPR dengan melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mahkamah partai.
- Komitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani dan seluruh wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Program Prioritas Pemerintah
Selain isu politik, Presiden Prabowo juga menegaskan program-program prioritas pemerintah yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Selasa (9/9).
Beberapa program yang menjadi sorotan adalah:
- Pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.
- Penanaman baru kebun rakyat seluas 870.000 hektare untuk memperkuat ketahanan pangan.
- Program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencakup 100 desa pesisir.
- Revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) seluas 20.000 hektare.
- Modernisasi 1.000 kapal nelayan guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
Menurut Seskab Teddy, Presiden menekankan agar setiap program bisa berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Tuntutan Publik dan Respons Politik
Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis untuk meredam gelombang kritik yang belakangan diarahkan kepada DPR dan pemerintah. Tuntutan 17+8 masyarakat, yang meliputi isu transparansi, efisiensi anggaran, hingga penolakan terhadap dominasi militer dalam penanganan sipil, menjadi tekanan besar bagi elite politik.
Presiden Prabowo, menurut pengamat, sedang berusaha menyeimbangkan antara jawaban politik atas tuntutan publik dengan percepatan implementasi program prioritas pemerintah.
