Pemerintah, ujar Pras, siap membantu jika penyelidikan mereka menemui kendala.
“Biarkan prosesnya berjalan. Kalau kemudian ada kendala, pemerintah akan membantu mencari jalan keluarnya,” katanya.
Yusril: Lebih Kuat Jika Ditangani Enam LN HAM
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan hal senada.
Dia menyebut Presiden Prabowo menilai bahwa tim bentukan enam lembaga negara HAM memiliki kedudukan lebih kuat dan independen dibanding TGPF yang dibentuk lewat Keputusan Presiden.
Enam lembaga negara yang dimaksud adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas (KND), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Lembaga-lembaga ini dibentuk melalui undang-undang, dan komisionernya dipilih lewat mekanisme seleksi ketat. Karena itu, independensinya lebih terjamin,” kata Yusril.
Latar Belakang Isu TGPF
Isu pembentukan TGPF muncul setelah demonstrasi besar di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025 berakhir ricuh. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan tokoh nasional mendorong Presiden membentuk tim independen untuk mengusut peristiwa itu.
Namun, dengan klarifikasi dari Istana, dipastikan bahwa Presiden Prabowo lebih memilih memberi dukungan penuh kepada tim penyelidik independen bentukan enam LN HAM tersebut.
