Topikseru.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) resmi mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat bersama sembilan partai politik nonparlemen. Deklarasi digelar di Jakarta, Rabu malam, 24 September 2025.
“Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai nonparlemen. Sembilan partai hadir, sisanya akan menyusul. Tujuannya membangun wadah untuk memastikan suara rakyat benar-benar berdaulat demi kepentingan rakyat pada Pemilu 2029,” kata OSO.
Daftar Partai Nonparlemen yang Bergabung
Sembilan partai yang hadir dalam deklarasi antara lain:
- Partai Hanura
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Buruh
- Partai Perindo
- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Berkarya
- Partai Ummat
OSO menyebut jumlah itu masih bisa bertambah karena beberapa partai lain menyatakan kesiapan untuk bergabung.
Fokus Perjuangan: Penghapusan Parliamentary Threshold
Menurut OSO, salah satu agenda utama Sekber adalah mengawal proses hukum penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk masuk DPR RI.
“PT nol persen itu bukan hanya soal teknis, melainkan wujud demokrasi dan akhlak politik yang harus dihayati semua anak bangsa,” ujarnya.
OSO menegaskan Sekber akan menempuh jalur hukum resmi untuk memperjuangkan hal tersebut.
“Kita harus sesuaikan dengan mekanisme undang-undang pemilu. Kan sudah sah secara hukum. Jangan dilanggar. Itu harus dimaknai berdasarkan hati nurani,” kata OSO.
17 Juta Suara Rakyat Hilang
OSO mengungkapkan alasan mendasar pembentukan Sekber adalah banyaknya suara rakyat yang tidak terwakili akibat sistem ambang batas.
“Dalam Pemilu terakhir, ada 17.304.303 suara rakyat yang hilang karena tidak masuk ke DPR RI. Itu bukan sekadar statistik elektoral, tetapi kejahatan representasi, pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat, dan penyimpangan prinsip demokrasi,” tuturnya.
Struktur Sekber Akan Diumumkan
Terkait susunan pengurus, OSO masih menutup rapat. Dia berjanji struktur kepengurusan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan diumumkan dalam sepekan ke depan.
“(Ketuanya) rahasia. Nanti kami umumkan setelah strukturnya terbentuk. Insya Allah paling lama 7 hari,” kata OSO.
Konteks Politik
Isu penghapusan parliamentary threshold 4 persen menjadi sorotan karena dianggap merugikan partai-partai nonparlemen.
Wacana PT 0 persen juga ramai dibicarakan menjelang pembahasan revisi UU Pemilu dan persiapan menuju Pemilu 2029.
Langkah partai-partai nonparlemen membentuk Sekber ini diprediksi akan menjadi tekanan politik baru, sekaligus ujian bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.
