“Pembabatan hutan atas nama PSN justru menghancurkan kehidupan masyarakat adat. Ironisnya, aparat militer turut mengawal proyek tersebut,” ujar Aris.
Negara Dinilai Gagal Lindungi Ruang Demokrasi
IMP-Sumut juga mengecam tindakan represif aparat dalam aksi damai di Papua pada 15 Oktober 2025, yang berujung pada penangkapan empat aktivis.
Mereka menilai tindakan itu menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Penangkapan aktivis hanya karena menyuarakan keadilan adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak-hak demokrasi warganya,” tegas Aris.
Seruan Dialog dan Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, IMP-Sumut mengajak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat bagi masyarakat Papua.
Mahasiswa Papua di Medan berharap semangat Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan korporasi.
“Hari Sumpah Pemuda seharusnya jadi momen untuk memperkuat persatuan dengan mendengar suara rakyat, termasuk rakyat Papua,” tutup Aris.
