Ringkasan Berita
- Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam, 29 Oktober 2025.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden mengarahkan jajarannya melakukan perhitungan ulang terka…
- Sorotan Publik Pembiayaan Whoosh kembali menjadi perhatian setelah beban utangnya disebut menembus Rp116 triliun.
Topikseru.com – Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah menteri ekonomi untuk menyusun skema komprehensif dalam menangani utang proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) Whoosh. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam, 29 Oktober 2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden mengarahkan jajarannya melakukan perhitungan ulang terkait rincian pembiayaan proyek serta menyiapkan opsi negosiasi perpanjangan masa pinjaman.
“Presiden meminta evaluasi detail dan skenario terbaik, termasuk kemungkinan memperpanjang tenor pinjaman,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui di Jakarta, Kamis malam.
Dalam rapat terbatas itu hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sorotan Publik
Pembiayaan Whoosh kembali menjadi perhatian setelah beban utangnya disebut menembus Rp116 triliun. Nilai tersebut dipandang membebani konsorsium BUMN yang terlibat.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan pembahasan pemerintah tidak terbatas pada Whoosh, melainkan menyangkut pembenahan ekosistem transportasi secara menyeluruh.
“Tidak hanya kereta cepat. Transportasi kereta konvensional, bus, hingga angkutan laut juga sedang dievaluasi,” katanya.
APBN Tidak Menanggung
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan dialokasikan untuk membayar utang Whoosh.
Menurutnya, status utang merupakan kewajiban korporasi yang berada di bawah konsorsium BUMN.
“Beban Whoosh bukan beban negara. Pemerintah tidak menggunakan APBN untuk itu,” jelasnya.
Negosiasi ke China
Di sisi lain, proses negosiasi restrukturisasi utang masih berlangsung. CEO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya segera kembali ke China untuk membahas syarat pinjaman.
“Kami berdiskusi terkait tenor pinjaman, suku bunga, dan mata uang yang digunakan,” ujar Dony, di Kantor Kementerian Keuangan, 23 Oktober 2025.
Negosiasi dilakukan bersama Pemerintah China dan mitra dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
