Ringkasan Berita
- Tito menyebut, berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri, surat tersebut bukan dikirim langsung oleh gubernur.
- Kami cek, sepertinya surat tersebut dikirim oleh Sekretaris Daerah karena ada tawaran bantuan," kata Tito dalam jumpa…
- "Pak Muzakir Manaf menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui adanya surat itu.
Topikseru.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), dikirim tanpa sepengetahuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Tito menyebut, berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri, surat tersebut bukan dikirim langsung oleh gubernur.
“Pak Muzakir Manaf menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui adanya surat itu. Kami cek, sepertinya surat tersebut dikirim oleh Sekretaris Daerah karena ada tawaran bantuan,” kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Surat Tidak Ditandatangani Gubernur
Tito menjelaskan, surat permohonan bantuan tersebut tidak menggunakan tanda tangan basah Gubernur Aceh, melainkan tanda tangan elektronik. Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya kebingungan terkait proses pengiriman surat tersebut.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak UNDP dan UNICEF terkait isi serta maksud dari surat tersebut.
Menurutnya, bentuk bantuan yang berpotensi diberikan oleh kedua lembaga internasional itu lebih bersifat pendampingan nonfisik, seperti layanan konseling, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terdampak bencana.
“Yang mungkin dibicarakan adalah bentuk konseling, bagaimana mekanismenya, skalanya seperti apa, dan sejauh mana kebutuhannya. Itu yang masih akan kita pertimbangkan,” ujar Tito.
Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF.
“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya itu keliru, bukan ke PBB, tapi ke lembaga swadaya masyarakat yang ada di Aceh,” kata Mualem saat diwawancarai wartawan di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial, yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di halaman Kantor Gubernur Aceh.
Pemprov Aceh Sebut Terjadi Salah Paham
Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA menyebut telah terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan yang berkembang.
Dia menegaskan bahwa surat tersebut tidak ditujukan kepada PBB secara langsung, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang memiliki kantor dan program di Indonesia.
“Ada salah pemahaman. Surat itu ditujukan kepada lembaga yang ada di Indonesia, bukan ke PBB secara struktural. Namun seolah-olah dipersepsikan gubernur mengirim surat ke PBB,” kata Muhammad MTA.
Dia menambahkan, kedua lembaga tersebut memang memiliki sejumlah program kemitraan yang telah berjalan di Aceh.
Status Bencana Masih Tingkat Provinsi
Muhammad MTA juga menjelaskan bahwa status bencana di Aceh saat ini masih berada pada tingkat provinsi, dengan pemerintah pusat berperan melakukan supervisi dan memberikan prioritas dukungan.
Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memandang perlu membuka ruang kerja sama dengan berbagai lembaga yang berpengalaman dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Belajar dari pengalaman tsunami Aceh, lembaga seperti UNDP, UNICEF, dan IOM merupakan mitra strategis Pemerintah Indonesia. Hingga kini, mereka masih memiliki banyak program kemitraan di berbagai daerah,” ujar Muhammad MTA.
