Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial, yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di halaman Kantor Gubernur Aceh.
Pemprov Aceh Sebut Terjadi Salah Paham
Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA menyebut telah terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan yang berkembang.
Dia menegaskan bahwa surat tersebut tidak ditujukan kepada PBB secara langsung, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang memiliki kantor dan program di Indonesia.
“Ada salah pemahaman. Surat itu ditujukan kepada lembaga yang ada di Indonesia, bukan ke PBB secara struktural. Namun seolah-olah dipersepsikan gubernur mengirim surat ke PBB,” kata Muhammad MTA.
Dia menambahkan, kedua lembaga tersebut memang memiliki sejumlah program kemitraan yang telah berjalan di Aceh.
Status Bencana Masih Tingkat Provinsi
Muhammad MTA juga menjelaskan bahwa status bencana di Aceh saat ini masih berada pada tingkat provinsi, dengan pemerintah pusat berperan melakukan supervisi dan memberikan prioritas dukungan.
Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memandang perlu membuka ruang kerja sama dengan berbagai lembaga yang berpengalaman dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Belajar dari pengalaman tsunami Aceh, lembaga seperti UNDP, UNICEF, dan IOM merupakan mitra strategis Pemerintah Indonesia. Hingga kini, mereka masih memiliki banyak program kemitraan di berbagai daerah,” ujar Muhammad MTA.
