Politik

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Rakyat dari Kemiskinan dan Berantas Korupsi

×

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Rakyat dari Kemiskinan dan Berantas Korupsi

Sebarkan artikel ini
Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Ringkasan Berita

  • Menurut Prabowo, komitmen itu merupakan implementasi langsung dari sumpah jabatan yang ia ucapkan saat resmi dilantik…
  • Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam kegiatan Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang d…
  • Melindungi Rakyat sebagai Amanat Konstitusi Dalam pidatonya, Prabowo mengutip tujuan nasional pertama yang tercantum …

Topikseru.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman mendasar, mulai dari kemiskinan, kelaparan, keterbatasan layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam kegiatan Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang disiarkan Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Menurut Prabowo, komitmen itu merupakan implementasi langsung dari sumpah jabatan yang ia ucapkan saat resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu.

Melindungi Rakyat sebagai Amanat Konstitusi

Dalam pidatonya, Prabowo mengutip tujuan nasional pertama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Mandat tersebut, menurutnya, harus dimaknai secara luas, tidak hanya perlindungan dari ancaman fisik, tetapi juga dari persoalan sosial dan ekonomi yang masih membelit masyarakat.

“Saya terima tugas tersebut, saya terima mandat tersebut. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia artinya melindungi rakyat dari semua ancaman – ancaman fisik, ancaman kemiskinan, kelaparan, keterbatasan layanan kesehatan, hingga tidak tersedianya pendidikan terbaik bagi rakyat,” tegas Prabowo.

Dia menekankan bahwa tugas presiden bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengelolaan kekayaan nasional secara adil.

Janji Berantas Korupsi Tanpa Ragu

Setelah menjabat, Prabowo mengaku mempelajari berbagai data dan fakta mengenai kondisi bangsa. Dari kajian tersebut, ia menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Namun di sisi lain, masih banyak kekayaan negara yang belum sepenuhnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Ia menyoroti adanya praktik kebocoran anggaran negara akibat korupsi, manipulasi, dan penipuan.

“Kita tidak boleh ragu-ragu. Saya dan pemerintah ini tidak akan mundur setapak pun untuk melawan segala bentuk korupsi, penipuan, manipulasi, dan penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu memerangi praktik korupsi demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Tekad Menghapus Kemiskinan

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyatakan optimisme bahwa Indonesia mampu keluar dari jerat kemiskinan jika kekayaan nasional dikelola dengan baik dan transparan.

Baca Juga  Kejagung RI: Kerugian Negara Capai Rp 310,61 Triliun dari Korupsi 2024

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki keberanian dan keteguhan dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang bebas dari kemiskinan.

“Saya optimis dengan keberanian, keteguhan, dan pengelolaan yang benar, kita bisa menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujarnya.

Tragedi di Ngada NTT: Anak Akhiri Hidup Diduga Karena Tak Mampu Beli Alat Sekolah

Di tengah komitmen pemerintah memerangi kemiskinan, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seorang anak berusia 10 tahun bernama Yohanes Bastian Roja (YBR), siswa kelas III SD, diduga mengakhiri hidupnya setelah permintaan sederhana untuk membeli buku dan pensil tidak dapat dipenuhi orang tuanya karena keterbatasan ekonomi.

Kasus ini mengguncang publik dan kembali membuka persoalan serius mengenai kemiskinan ekstrem, akses bantuan pendidikan, serta hambatan administrasi kependudukan di daerah.

Program Bantuan Terhambat Administrasi

Bupati Ngada, Raymundus Bena, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, korban beberapa kali meminta ibunya mengurus pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk keperluan sekolah.

Namun proses pencairan bantuan tersebut terkendala masalah administrasi kependudukan. KTP ibu korban masih tercatat berasal dari Kabupaten Nagekeo, sementara keluarga telah berdomisili di Kabupaten Ngada.

“Anaknya bertanya kapan PIP-nya diurus. Ibunya menjawab masih menunggu pencairan di bank kabupaten, karena administrasi belum selesai,” ujar Raymundus, Kamis (5/2).

Karena perbedaan data kependudukan, pihak bank meminta identitas orang tua disesuaikan terlebih dahulu. Proses tersebut belum sempat dilakukan hingga peristiwa tragis terjadi.

Kehidupan Korban yang Penuh Keterbatasan

YBR diketahui merupakan anak yatim. Ayah kandungnya telah meninggal dunia saat ia masih kecil. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara dan lebih banyak diasuh oleh neneknya di rumah kebun.

Pada hari kejadian, korban sempat mengaku sakit kepala kepada warga dan tidak masuk sekolah. Tak lama kemudian, ia ditemukan meninggal dunia.

“Pengalaman hidup yang berat dan kondisi ekonomi keluarga diduga turut memengaruhi kondisi psikologis korban,” ujar Bupati Ngada.

Cerminan Masalah Sosial yang Lebih Besar

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses.

Tragedi di Ngada menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan hambatan administrasi masih menjadi tantangan nyata yang harus segera diselesaikan, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan harapan hanya karena alasan ekonomi.