Jusuf Hamka Mundur dari Golkar dan Calon Kepala Daerah: Saya Tidak Mau Main Kasar

Minggu, 11 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumentasi - Jusuf Hamka usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024). Foto: Antara/Walda Marison

Dokumentasi - Jusuf Hamka usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024). Foto: Antara/Walda Marison

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Jusuf Hamka atau Babah Alun, menyatakan mundur dari Partai Golkar hingga membatalkan maju dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Jusuf Hamka merupakan Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.

“Betul, betul, betul,” kata Babah Alun saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mengatakan belum menyampaikan secara resmi terkait pengunduran dirinya itu.

Namun, pada Senin (12/8) dia akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar.

Baca Juga  Musda Golkar Sumut: 15 Sosok Kader Ini Punya Kans Besar!

“Iya, saya akan ketemu Sekjen. Saya akan sampaikan surat-surat. Jadi, pencalonan saya baik di Jakarta pun saya kembalikan, baik di Jawa Barat saya kembalikan. Padahal, hasil survei saya lumayan, di bawah Kang Emil (mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil),” ujarnya.

Babah Alun menyebut salah satu alasannya mundur karena menurutnya politik terlalu kasar dan keras.

Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jokowi Menghadap Prabowo: Gelar Pertemuan Tertutup Dua Jam di Kertanegara
Bobby Nasution Bentuk Satgas Pengawasan Tarif Ojol di Sumut, Janji Terbitkan Regulasi dalam Sepekan
Usai Disidak Rico Waas, Kantor Kelurahan Ladang Bambu Sibuk Bersih-Bersih
OSO dan 9 Partai Nonparlemen Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Kawal Gugatan PT 0 Persen
JAMSU Kritik Revisi UU Desa: Demokrasi Melemah, Dana Desa Rawan Disalahgunakan
FPBI Sumut Tuding CV BSS Lakukan Union Busting, DPRD Sumut Gelar RDP
DPR Pertanyakan Frasa “Ibu Kota Politik” dalam Perpres 79/2025, Apa Implikasinya?
Istana Luruskan Isu TGPF, Presiden Prabowo Tegaskan Tidak Pernah Janjikan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 20:06

Jokowi Menghadap Prabowo: Gelar Pertemuan Tertutup Dua Jam di Kertanegara

Jumat, 3 Oktober 2025 - 23:38

Bobby Nasution Bentuk Satgas Pengawasan Tarif Ojol di Sumut, Janji Terbitkan Regulasi dalam Sepekan

Sabtu, 27 September 2025 - 06:00

Usai Disidak Rico Waas, Kantor Kelurahan Ladang Bambu Sibuk Bersih-Bersih

Kamis, 25 September 2025 - 08:31

OSO dan 9 Partai Nonparlemen Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Kawal Gugatan PT 0 Persen

Rabu, 24 September 2025 - 16:30

JAMSU Kritik Revisi UU Desa: Demokrasi Melemah, Dana Desa Rawan Disalahgunakan

Berita Terbaru