Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas penyesuaian kebijakan di sektor ekonomi dan energi, Sabtu, 28 Maret 2026.
Rapat tersebut berlangsung sejak siang hingga sore hari dan dilakukan secara daring melalui konferensi video.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan agenda tersebut difokuskan pada perumusan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta sinkronisasi kebijakan energi.
“Hari Sabtu siang sampai dengan sore hari ini, Presiden mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi,” ujar Teddy melalui akun resmi Sekretariat Kabinet.
Fokus Stabilitas Ekonomi dan Energi Nasional
Menurut Teddy, rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merespons dinamika global yang berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan energi.
Pemerintah berupaya memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional, sekaligus menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan eksternal.
Selain itu, sektor energi menjadi perhatian utama mengingat perannya yang strategis dalam mendukung aktivitas industri dan kebutuhan masyarakat.
Dihadiri Sejumlah Menteri Kunci
Rapat terbatas tersebut diikuti sekitar 15 menteri dari berbagai sektor strategis. Di antaranya:
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
- Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri PAN-RB Rini Widyantini
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Serta sejumlah pejabat lain yang turut membahas arah kebijakan lintas sektor.
Respons Pemerintah Hadapi Tantangan Global
Rapat ini mencerminkan langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi antar kementerian guna menghadapi tantangan global, termasuk fluktuasi harga energi dan tekanan ekonomi internasional.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan dapat menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
