Topikseru.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyatakan penentuan sanksi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Hal ini menyusul polemik penanganan perkara videografer Amsal Sitepu yang menjadi sorotan publik.
“Kita beri waktu mereka bekerja. Kita serahkan soal sanksi,” kata Hinca di kompleks parlemen, Senin (6/4/2026).
Apresiasi Respons Cepat Kejagung
Hinca juga mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung dalam merespons polemik yang melibatkan jajaran kejaksaan di daerah.
Menurutnya, respons tersebut tidak lepas dari tekanan publik dan perhatian berbagai pihak terhadap penegakan hukum yang transparan.
“Ini terjadi karena suara masyarakat dan semua pihak. Saya apresiasi Kejaksaan Agung dan juga Kejati Sumut yang sudah merespons,” ujarnya.
Pemeriksaan Jadi Pembelajaran Bersama
Hinca menilai proses pemeriksaan terhadap jajaran Kejari Karo menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi institusi kejaksaan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum secara keseluruhan.
Dia menegaskan, pengawasan DPR bertujuan memastikan hukum dijalankan sesuai aturan, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.
“Ini tugas kami mengawasi supaya betul-betul dijalankan,” katanya.
Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Lebih lanjut, Hinca mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung.
Ia menilai pembahasan terkait kasus tersebut sudah cukup komprehensif dan kini saatnya memberikan ruang bagi aparat penegak hukum bekerja.
“Biarlah kita beri kesempatan Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Kejagung Periksa Jajaran Kejari Karo
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pejabat di Kejari Karo terkait polemik penanganan perkara Amsal Sitepu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa pemeriksaan melibatkan Kepala Kejari Karo, kepala seksi, hingga jaksa penuntut umum.
“Sabtu malam, benar sudah diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung,” ujar Anang dalam keterangannya.
Kasus Amsal Sitepu kini menjadi perhatian luas masyarakat. Proses klarifikasi dan eksaminasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjaga integritas institusi penegak hukum.
